Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Demo Didepan Istana Negara
SNPI Demo di Depan Istana Merdeka Menuntut Jokowi-JK Mundur
Saturday 12 Sep 2015 07:17:48

Tampak Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula (kiri atas) saat massa aksi demo di depan Istana Negara Jakarta, Jumat (11/9).(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Jum'at siang (11/9) kisaran pukul 13.00 WIB ribuan massa aksi yang mengatasnamakan perwakilan dari SOLIDARITAS NASIONAL PEMBEBASAN INDONESIA (SNPI) yang merupakan gabungan dari elemen mahasiswa PMKRI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), GPII, Himmah Alwasliyah, APKLI, Bond dan ATM. Nampak perwakilan dari para pemuda, pedagang kaki lima, mahasiswa maupun buruh ini dengan tujuan melangsungkan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta tak lain adalah menuntut Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) untuk Mundur karena kondisi ekonomi Indonesia yang semakin parah.

Unras ini menurut SNPI terkait dengan kondisi mata uang rupiah yang terus semakin terpuruk hingga menyentuh Rp. 14,369 per dolar AS dan hingga cadangan devisa semakin melorot, kegaduhan politik yang makin mencekam, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dewasa ini terjadi semakin banyak, penggusuran lahan tempat tinggal warga miskin dengan kebrutalan. Disintegrasi bangsa makin mengancam,‎ Harga Kebutuhan pokok yang makin mahal dan melambung tinggi.

Para massa Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesia menilai, harapan rakyat akan hadirnya perubahan melalui kepemimpinan Jokowi-JK melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang ternyata berbanding terbalik dengan apa yang terealisasi.

Pada kesempatan yang samapun Karman perwakilan dari GPII mengutarakan, "Kami minta Jokowi Mundur. Itu paket ekonomi yang ditunjukan Jokowi sudah telat, seharusnya Pemimpin Republik ini harusnya sudah tahu. Kami tidak menerima dan menaruh harapan pada Jokowi," tegasnya, saat diwawancarai oleh para awak media di depan Istana Negara.Jakarta, Jumat (11/9).

Terkait hal itu, "Buat apa kami mengirim surat ke pemerintah?, fungsi DPR lemah, kepemimpinan Jokowi lemah, makanya kami hanya menggunakan gerakan jalanan seperti ini," tegas Karman, perwakilan dari GPII saat diwawancarai yang sudah merasa pesimis dengan kondisi pemerintahan sekarang.

"Kami meminta kepada pemerintahan Jokowi-JK, ekonomi yang berkemandirian, dimana Indonesia tidak memihak kepada Barat maupun kepada Timur. Kita harus menolak Ekonomi Liberal yang hanya menguntungkan beberapa pemodal dan Kapitalis," papar Karman.

"Kami akan menghimpun gerakan kolektif, biarkan rakyat yang memilih caranya sendiri nanti," jelas Karman.

Selain itu mereka beranggapan bahwa, Pemerintahan Jokowi-JK saat ini merupakan rezim penjajah dengan cover merakyat yang lebih melayani kepentingan oligarki daripada kepentingan rakyat.

Alhasil, efek dan konsekuensi dari 'penyembahan' rezim Jokowi-JK kepada kepentingan oligarki daripada kepentingan rakyat yakni munculnya kegaduhan politik yang tidak pernah selesai di tingkatan elite, begitulah anggapan Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesia.

"Mahasiswa mana, Pemuda mana, Barisan Oposisi Nasional, Semuanya merapat kedalam barisan, ini babak pertama, dan akan ada babak selanjutnya hingga selesai. Sampai tuntutan kami selesai," teriak orator, yang berupaya merapikan barisan massa demonstran di lapangan.

Namun, berkisar pukul 16.30 Wib ketika orator berupaya merapihkan barisan para pengunjuk rasa, nampak barisan terdepan massa pendemo berhadap-hadapan dengan aparat yang berjaga dan berupaya membuat pagar, agar massa tidak semakin maju dan menutup jalan di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Sewaktu merapihkan barisanpun, massa dan aparat keamanan sempat berisi tegang, bentrok dorong-dorongan. Dan tampak ternyata terjadi pemukulan secara fisik terhadap ketua IMM Beni Pramula oleh oknum aparat yang berjaga saat berupaya memagari barisan mahasiswa terdepan.

Setelah itu Beni Pramula selaku ketua IMM yang tergabung dalam SNPI ketika di lapangan mengungkapkan; ada 3 tuntutan yang kami ajukan kali ini, yakni : Pertama (1), Kembalikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedua (2), Menolak Ekonomi Liberal, Wujudkan Ekonomi Berdikari melalui penguatan koperasi dan UMKM sebagai basis ekonomi nasional, dan Ketiga (3), Mendesak Jokowi-JK Mundur, karena gagal mewujudkan kedaulatan bangsa dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

Selanjutnya, sekitar pukul 17.00 Wib perwakilan aktivis yang berorasi pun mengungkapkan, "kami akan selanjutnya nanti terus menggalang aksi dan menambah kekuatan massa yang kami miliki," ungkap mereka, sebelum meninggalkan lokasi unjuk rasa di depan istana negara kali ini.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Demo Didepan Istana Negara
 
Kecam Pengibaran Bendera HTI, Gerakan Jaga Indonesia Kibarkan Ribuan Merah Putih
 
Tuntut Ekonomi dan Demokrasi, Aliansi Mahasiswa UMJ Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Negara
 
Buruh dan Mahasiswa Bersatu; KSPI Desak Mahasiswa yang Ditangkap Segera Dibebaskan
 
Demo Mahasiswa di Depan Istana Berakhir Ricuh, 9 Orang Diamankan
 
Usai Demo Menagih Janji Manis Jokowi - JK, BEM SI Shalat Magrib Berjamaah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]