Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
SBY Tak Bisa Obati Elektabilitas Demokrat
Monday 10 Feb 2014 13:40:57

Ilustrasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ketua Umum Partai Demokrat.(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak dapat menyelamatkan partai.

Penilaian itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, kepada inilah.com, Jakarta, Senin (10/2).

"Itu tidak menolong untuk pemulihan elektabilitas, faktor kinerja pemerintah yang biasa saja, tidak ada kemajuan yang berarti," kata Andrinof.

SBY sebelumnya dianggap sebagai penyelamat Demokrat. Ia diangkat menjadi ketua umum dalam Kongres Luar Biasa di Bali, beberapa waktu lalu.

Hingga kini, elektabilitas Demokrat masih buruk. Kasus tindak kejahatan korupsi yang menyeret beberapa kader partai tersebut sebagai salah satu penyebab hilangnya kepercayaan publik.

"Hilangnya kepercayaan terutama karena skandal korupsi yang melanda kadernya, karena itu tidak bisa ditutupi," tegasnya, seperti dilansir pada laman inilah.com.

Andrinof menilai peluang Demokrat masih terbuka. Namun, besar kemungkinan perolehan suara akan anjlok.

"Kalau saya melihat lembaga survei yang saya percayai, saya melihat Demokrat akan anjlok. Kalau memperkirakan suara Demokrat itu sekitar 9-10 persen. Kalau untuk lolos ke parlemen masih aman," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat saat ini merupakan partai yang sedang mengalami krisis. Citra partai semakin anjlok dan dipandang negatif oleh publik.

Berdasarkan hasil survei Political Communication (Polcom) Institute, 34,2 persen responden menganggap Demokrat dilanda krisis karena beberapa kadernya terlibat kasus korupsi.

"Penyebab utamanya banyak kader yang terlibat korupsi, mulai dari kasus Wisma Atlet, Kemendiknas, Hambalang," ujar Direktur Polcom Institute Heri Budianto, Minggu (9/2).(rok/inc/bhc/rby)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
• Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
• Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
• Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
• Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
• Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]