Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
SBY Tak Bisa Obati Elektabilitas Demokrat
Monday 10 Feb 2014 13:40:57

Ilustrasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ketua Umum Partai Demokrat.(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak dapat menyelamatkan partai.

Penilaian itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, kepada inilah.com, Jakarta, Senin (10/2).

"Itu tidak menolong untuk pemulihan elektabilitas, faktor kinerja pemerintah yang biasa saja, tidak ada kemajuan yang berarti," kata Andrinof.

SBY sebelumnya dianggap sebagai penyelamat Demokrat. Ia diangkat menjadi ketua umum dalam Kongres Luar Biasa di Bali, beberapa waktu lalu.

Hingga kini, elektabilitas Demokrat masih buruk. Kasus tindak kejahatan korupsi yang menyeret beberapa kader partai tersebut sebagai salah satu penyebab hilangnya kepercayaan publik.

"Hilangnya kepercayaan terutama karena skandal korupsi yang melanda kadernya, karena itu tidak bisa ditutupi," tegasnya, seperti dilansir pada laman inilah.com.

Andrinof menilai peluang Demokrat masih terbuka. Namun, besar kemungkinan perolehan suara akan anjlok.

"Kalau saya melihat lembaga survei yang saya percayai, saya melihat Demokrat akan anjlok. Kalau memperkirakan suara Demokrat itu sekitar 9-10 persen. Kalau untuk lolos ke parlemen masih aman," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat saat ini merupakan partai yang sedang mengalami krisis. Citra partai semakin anjlok dan dipandang negatif oleh publik.

Berdasarkan hasil survei Political Communication (Polcom) Institute, 34,2 persen responden menganggap Demokrat dilanda krisis karena beberapa kadernya terlibat kasus korupsi.

"Penyebab utamanya banyak kader yang terlibat korupsi, mulai dari kasus Wisma Atlet, Kemendiknas, Hambalang," ujar Direktur Polcom Institute Heri Budianto, Minggu (9/2).(rok/inc/bhc/rby)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]