Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Politik
SBY: Kritik Tidak Sama dgn 'Menghujat & Mengganggu'
2016-02-10 11:40:45

Bersama Presiden @Jokowi, SBY menghadiri peresmian gedung baru KPK di Jakarta. Dukungan kpd KPK sangat diperlukan.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono GCB AC, atau dikenal dengan inisial SBY memberikan komentar di hari Pers Nasional pada 9 Februari 2016. SBY memberikan ucapan dan kritikan kepada pemerintah untuk perbaikan bangsa Indonesia kedepan agar lebih baik dan sukses.

"Semua tahu kemerdekaan pers penting. Kontrol pers thdp kekuasaan penting. Bukan sebaliknya pers dikontrol kekuasaan." tulis SBY, pada akun media sosial twitter pribadinya @SBYudhoyono.

"Namun semua tahu pers harus bertanggung jawab. Pemberitaan harus obyektif & akurat, juga harus adil & tak tebang pilih." ungkapnya.

"Jadi, tinggal melaksanakan kan? Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2016. Jayalah pers Indonesia - merdeka, berani & adil." bunyi tweet SBY.

Selanjutnya, SBY menegaskan pemerintah akan sukses dalam menjalankan tugasnya bila siap dikritik.

"Kalau hal ini benar adanya, Presiden & Pemerintah akan sukses laksanakan tugasnya. Kritik tidak sama dgn "menghujat & mengganggu", tegas SBY, pada Selasa (9/2).

"Saya gembira dengar pernyataan Jubir Presiden Johan Budi-Presiden mau dikritik dan juga Menko Polhukam,'pemerintah siap dikritik'," tweep @SBYudhoyono.

Presiden ke-6 RI itu mengatakan bila Presiden dan pemerintah siap dikritik maka akan sukses melakukan tugasnya karena kritik tidak sama dengan menghujat dan menganggu.

Dengan pernyataan yang disampaikan Johan Budi dan Menko Polhukam itu, Yudhoyono mengharapkan tidak ada lagi pesan-pesan ketidaksenangan atas sejumlah kicauannya di twitter yang memberi masukan kepada pemerintah atas sejumlah hal.

"Mudah-mudahan tak ada lagi "pesan-pesan ketidaksenangan" atas tweet saya. Saya bisa menghirup kembali segarnya udara demokrasi." tulis SBY.

"Bagus jika rakyat tidak takut bicara. Tentu bicara yang tepat, diperlukan (necessary), santun (civilized) dan bertanggungjawab," jelas SBY.

Dalam kicauannya, Yudhoyono juga mengatakan hingga saat ini partai yang dipimpinnya, Partai Demokrat, konsisten mendukung pemerintah bila kebijakannya benar dan memberikan koreksi bila kebijakan pemerintah salah.

"Sementara, Partai Demokrat konsisten utk katakan "Demokrat Tetap NON-BLOK, Tak Masuk KIH & Tak Masuk KMP". Ya, Non-Blok".

"Partai Demokrat juga konsisten utk katakan "Pemerintah Benar, Kami Dukung; Pemerintah Salah, Kami Koreksi". Jelas & Tegas!," tulis SBY, sebagai politisi senior Indonesia dan dikenal sebagai pribadi dan berpolitik dengan santun.

"Selamat bertugas Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja. Semoga sukses. Stabilitas, pembangunan ekonomi dan demokrasi sama pentingnya," kata SBY.(tw/bh/sya)


 
Berita Terkait Politik
 
Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya
 
Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
 
Tahun Politik Segera Tiba, Jaga Kerukunan Serta Persatuan Dan Kesatuan
 
Memasuki Tahun Politik, HNW Ingatkan Pentingnya Siaran Pemberitaan yang Sehat
 
Syahganda Nainggolan Desak Jokowi Terbitkan Inpres Agar Menteri Tak Bicara Politik Sampai 2023
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]