Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Presiden SBY
SBY: Jangan Ambil Kebijakan Yang Jadi 'Bom Waktu' Presiden Mendatang
Tuesday 01 Jul 2014 10:16:39

Presiden SBY saat pada Rapat Terbatas Bidang Ekonomi yang membahas sejumlah isu, yaitu perekonomian terkini dan bluebook APBN, renegoisasi gas tangguh, di Kantor Presiden Jakarta, Senin (30/6).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta jajaran pemerintahan, agar dalam mengambil keputusan dan penetapan kebijakan di sisa masa bhakti tahun 2014 ini mempertimbangkan berbagai aspek sehingga tidak akan menjadi bom waktu bagi pemerintahan yang akan datang, bagi presiden mendatang.

"Memang apa yang akan kita putuskan hari ini, dan kebijakan yang akan kita tetapkan hari ini, dampaknya baru dirasakan ditahun-tahun mendatang. Tentu bukan era kita. Tapi ini menjadi tugas dan kewajiban moral kita untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik ," kata Presiden SBY saat memberi pengantar pada Rapat Terbatas Bidang Ekonomi yang membahas sejumlah isu, yaitu perekonomian terkini dan bluebook APBN, renegoisasi gas tangguh, di Kantor Presiden Jakarta, Senin (30/6).

Presiden mengaku, sebelumnya telah menyampaikan pesan kepada Menko Perekonomian Chairul Tanjung untuk menyelamatkan fiskal atau APBN demi pertumbuhan ekonomi, juga stabilitas harga dan penciptaan lapangan pekerjaan.

"Alhambudillah APBN-P telah disetujui (oleh DPR) sehingga bisa jadi pedoman kita untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya pada tahun 2014 ini," katanya.

Presiden menyatakan senang, bahwa demokrasi di negeri ini menghasilkan hasil akhir yang baik, sebagai contoh selalu ada kesepakatan antara parlemen dan pemerintah. "Take and give, kompromi dan juga konsensus sepanjuang itu untuk kepentingan rakyat itu baik untuk terus dilakukan,” katanya.

Presiden juga menyampaikan kepada Menko Perekonomian dan jajaran bidang perekonomian agar mengelola stabilitas harga dengan baik, utamanya harga bahan pokok, apalagi memasuki bulan Ramadhan dan nanti Idul Fitri.
“Memang selalu ada kenaikan harga bahan pokok tertentu dan itu kenaikan yang seasional, tetapi bagaimanapun harus kita kelola dengan sebaik-baiknya, karena pasar terkadang memiliki keganjilan tertentu, yang apabila dibiarkan akan mengganggu kecukupan dan stabilitas harga,” ujar Presiden SBY.

Namun, menurut Presiden , sejauh ini dari pengamatanannya harga-harga kebutuhan pokok relatif terjaga. Presiden berharap kondisi ini bisa dilanjutkan pengelolaannya hingga mendekati Idhul Fitri.

Tetap Fokus

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY menyampaikan pentingnya mengelola dampak perekonomian global terhadap perekonomian nasional, apakah nilai tukar rupiah, situasi perdagangan, investasi, dan lain-lain.
Karena itu, bagaimanapun, meskipun suhu politik saat ini, sembilan hari menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, yang mencapai puncak kehangatannya. Presiden SBY meminta agar jajaran kabinet tetap fokus pada tugas, dan tetap memprioritaskan bidang perekonomian.

Rapat Terbatas kali ini, selain membahas perkembangan ekonomi terkini, juga membahas kemungkinan perubahan "blue book" di APBN-P 2014, yang harus dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya, dan kemungkinan membangun infrastruktur kabel bawah laut menuju efisiensi energi listrik.

Idealnya, kata Presiden SBY, bagaimana proyek-proyek itu di masa depan bisa lebih efisien.

Rapat Terbatas bidang perekonomian ini di antaranya dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perindustrian MS. Hidayat, dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.(Setkab/WID/ES/bhc/sya)


 
Berita Terkait Presiden SBY
 
• Presiden SBY Serahkan Dokumen 10 Tahun Pemerintahan ke Arsip Nasional
 
• Bertemu 20 Netizen, Ibu Ani: Ini Sore Yang Menyenangkan
 
• Presiden SBY Terima Pimpinan DPR, DPD, dan MPR-RI
 
• Minggu Terakhir, Presiden SBY ‘Beberes’ Kantor
 
• 'Bapak Presiden dan Ibu Ani, Kami Selalu Merindukanmu…'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]