Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi II
Rusaknya Lingkungan Lantaran Kurang Taat Asas
Sunday 10 Mar 2013 17:39:15

Wakil ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR menyebutkan terjadinya kerusakan lingkungan dikarenakan banyak pihak dalam pelaksanaan pembangunan kurang taat asas.

“Seperti ada aturan dalam mendirikan jangan membangun disemua lahan, tapi harus disisakan sekitar 30 persen untuk resapan, sehingga kalau hujan tidak banjir, tapinya semuanya dibangun, sehingga tidak ada tanah yang tersisa,” kata Wakil ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja di Jakarta, Minggu (10/2).

Ini umumnya dilakukan perusahan besar sehingga 90 persen pembangunan tidak memenuhi persyaratan lingkungan.

Namun tidak ada tindakan yang berarti, bahkan ada sebuah hotel membangun melebihi koefisien, tapi karena sudah terlanjur dibangun mau diapakan lagi, paling didenda.

Bangunan semacam itulah yang mestinya dibongkar kata dia, tapi tidak dilakukan. Kelemahan kita ada disana, ucap dia.

Kasus alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman atau pabrik menurutnya hal semacam itu sebenarnya tidak boleh terjadi, kalau ada upaya pengalihan harus persetujuan presiden.

Semua pimpinan daerah pun kata dia, sebenarnya sependapat ikut mengembangkan kondisi lingkungan, namun dalam prakteknya banyak yang dilanggar karena berbagai kepentingan. Asas yang telah disepakati bersama cenderung hanya jadi pajangan.(rm/ipb/bhc/opn)


 
Berita Terkait Komisi II
 
• Panas! Menpan RB Yuddy Bertengkar Sama Politikus PDIP
 
• Komisi II Akan Panggil KPU dan Bawaslu
 
• Komisi II Bertekad Tuntaskan RUU Pilkada Pada Masa Sidang Sekarang
 
• DPR Desak Bawaslu Segera Bentuk Mitra PPL
 
• Komisi II Apresiasi Kinerja DKPP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]