Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
Ruhut Pertegas Anas Harus Mundur Sementara
Wednesday 20 Jun 2012 21:05:09

Ruhut Poltak Sitompul Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP PD (Foto: BeritaHUKUM.com/biz)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Politisi Partai Demokrat (PD), Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Ruhut Sitompul kembali mempertegas, agar Ketua Umum PD Anas Urbaningrum mundur sementara.

"Untuk itu, sekali lagi saya tegaskan', sebaiknya Anas nonaktif dulu dan fokus menghadapi berbagai dugaan yang ditujukan untuknya,"ungkap anggota Komisi III DPR RI saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/6).

Selain itu, Ruhut juga menilai pernyataan Anas yang menyebut keberhasilan Pemerintah menjalankan program kerja menjadi kunci utama kesuksesan PD. Menurut Ketua Divisi Kominfo DPP PD ini, pernyataan tersebut malah memperkeruh suasana politik di internal PD.

"Menurut aku ya, tidak sepantasnya Anas berkata seperti itu. Kalau lembaga polling bilang begitu tak apa-apalah. Tapi kalau dia (Anas, red) bilang seperti itu, ini bagaikan menepuk air di dulang, muka sendiri yang basah," katanya.

Karena sebagai ketua umum partai berkuasa, Anas harusnya mendukung pemerintah dengan tindakan nyata, jangan dengan kata-kata karena faktanya elektabilitas PD terus terpuruk.

Lebih lanjut, Ruhut mengingatkan, saat ini Partai Demokrat dalam posisi the rulling party yang tengah mengalami penurunan elektabilitas. "Kalau ketua umum kebanyakan ngomong dan tidak ada tindakan nyata justru makin memperkeruh suasana. Jadi, tidak sepantasnya dia bilang begitu," tungkasnya.

Untuk Menyelamatkan Perolehan Suara

Alasan Ruhut berkata seperti ini tidak lain, untuk menyelamatkan PD. Dalam Pemilu 2014.

Menurut mantan Pengacara senior ini, jika Anas tetap kekeuh menjabat Ketua Umum, maka perolehan suara Partai berlambang bintang mercy ini akan semakin menurun nantinya.(bhc/biz)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
• Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
• Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
• Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
• Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
• Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]