JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul tak mau menutup-nutupi gesekan yang berlangsung dalam partainya itu. Ia secara terang-terangan tidak membantah adanya perbedaan pendapat soal posisi Anas Urbaningrum di dalam kalangan internal partai pendukung pemerintahan SBY-Boediono itu.
"Memang benar ada yang mendukung (Anas terus menjabat ketua), tapi ada juga yang minta (Anas) segera nonaktif. Tapi saya sebagai kelompok yang sudah lama membangun partai ini bersama Pak SBY, tidak ingin partai ini jatuh karena nila setitik. Tapi itulah demokrasi, orang bebas berpendapat," kata Ruhut Sitompul kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/2).
Namun, menurut dia, sebenarnya dua kelompok ini menginginkan Anas segera dinonaktifkan. Tapi kelompok satunya itu hanya ingin penonaktifan itu menunggu sampai adanya kepastian hukum terhadap Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas dasar itulah kalangan partai mendesak institusi penegak hukum itu segera memperjelas status Anas.
Ruhut pun meminta Anas Urbaningrum jangan diam saja atas segala tudingan-tudingan dari mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. "(Anas) jangan diam saja. Saya kasihan sama dia (Anas), nanti kena sanksi sosial. Ayo lawan Nazaruddin. Tapi soal bertahan atau mundur (dari ketua umum), biar Anas yang menentukan. Dia yang lebih tahu," tandasnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Pembina (Wanbin) Partai Demokrat Adjeng Ratna Sumirat menyatakan bahwa mayoritas anggota Wanbin menginginkan kongres luar biasa untuk melengserkan Anas Urbaningrum dari kursi ketua umum. Desakan ini muncul setelah Anas santer diduga terlibat kasus suap dalam proyek wisma atlet SEA Games XXVI/2011 dan proyek pembangunan stadion terpadu Hambalang.
Namun, ada perbedaan pendapat mengenai waktunya, setelah atau sebelum Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan, sempat muncul empat nama calon pengganti Anas, yakni Ketua Demokrat Jawa Timur Soekarwo, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Ketua DPR Marzuki Alie dan Menpora Andi Alifian Mallarangeng.
Keinginan mencopot Anas muncul, karena kekhawatiran turunnya popularitas partai akibat sorotan publik kepada Anas. Selama beberapa bulan belakangan ini nama Anas memang sering muncul di media massa dalam berita kasus Nazaruddin menyebut Anas ikut menikmati fee sejumlah proyek. Sebagian kader pun berharap kongres luar biasa diadakan secepatnya, agar kepercayaan konstituen tidak tergerus.(dbs/rob)
|
