Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Banten
Ruang Sekwan DPRD Banten Digeledah KPK dan Kejangung
2016-12-24 20:40:44

Ilustrasi. Gedung DPRD Banten.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Penggeledahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten dan ruang Kabag Keuangan Sekwan oleh Kejagung dan KPK kemarin memunculkan praduga di masyarakat bahwa Pemerintahan yang dipimpin Rano Karno ini tak bebas dari korupsi. Padahal Pemprov Banten ini telah membuat pakta integritas.

Pengamat Kebijakan Publik dari Lembaga Kajian Islam dan Pancasila, Yudha Firmansyah mengatakan penggeledahan oleh KPK dan Kejagung menunjukkan saat ini Banten belum bebas korupsi meskipun ada rezim baru. Padahal setelah mantan Gubernur Banten Atut ditangani KPK, korupsi Banten akan habis.

"Tapi ini malah menjadi, ini bagian kegagalan pemerintahan saat ini," kata Yudha.

Karenanya Yudha meminta KPK dan Kejagung membuka kasus ini ke publik. Tak hanya itu, dia berharap petahana yang kembali maju pada Pilgub Banten 2017 untuk mundur, jika terbukti terlibat dalam kasus tersebut.

"Ini kegagalan membuat Banten bersih dari korupsi," ujar Yudha.

Sebelumnya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis dan Jumat (22-23/12). Penggeledahan yang dilakukan lembaga anti rasuah ini diduga berkaitan dengan dugaan korupsi dana publikasi tahun 2015 yang kabarnya mencapai sekira Rp 6,7 milyar dan tahun 2016 sekira Rp11 milyar.

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan secara detil mengenai tindakan yang dilakukan dua lembaga penegak hukum tersebut.?
Menurut informasi, pemeriksaan yang dilakukan sejak pukul 15.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB itu dilakukan di dua ruangan berbeda, dimana KPK menggeledah ruang Sekwan sedangkan Kejagung menggeledah ruang Kabag Keuangan Sekretariat DPRD.

Kepala Sub Bagian Pulikasi Humas DPRD Banten, Ibud membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan KPK dan Kejagung tersebut. Kata dia, pemeriksaan yang dilakukan di ruang Kabag Keuangan itu berkaitan dengan kegiatan publikasi tahun 2015 dan tahun 2016. Namun dia mengaku belum mengetahui mengenai penggeledahan yang dilakukan KPK di ruang Sekwan.?

"Ada penggeledahan dari kejagung di ruang kabag keuangan, kejagung memeriksa terkait kegiatan publikasi tahun 2015 dan 2016. Sementara pemeriksaan terkait KPK di ruang sekwan dilantai dua kami tidak tahu," paparnya.(bh/as)


 
Berita Terkait Banten
 
• Pengusaha Haji Bima Mendapat Penghargaan Wajib Pajak Patuh dari Pemda Pandeglang
 
• Gubernur Banten Pastikan Warga Berobat Gratis Hanya dengan e-KTP
 
• Rano Karno Hadiri Serahterima Jabatan Gubernur Banten
 
• Kuasa Hukum WH Kembali Datangi KPK Tanyakan Calon Gubernur Banten yang Terduga Korupsi
 
• Jangkar Minta KPK Umumkan Nama Cagub Banten Terlibat Korupsi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]