Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Rocky Gerung ke Kabinet Jokowi: Itu Rekonsiliasi Palsu
2019-10-27 06:05:04

Pengamat politik Rocky Gerung.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pendapat atas dibentuknya Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk periode 2019-2024.

Hal itu disampaikannya dalam acara E Talk Show TV One bertema "Kabinet Jokowi: Ini Menteriku, Mana Menterimu" yang tayang pada Jumat (25/10) malam.

Menurut Rocky, kabinet Jokowi ini adalah rekonsiliasi yang palsu yang mengatasnamakan persatuan.

"Bukan kritik sebetulnya tapi mendudukkan kembali konsep oposisi. Selalu disebutkan ini demi persatuan maka kita musti eratkan lagi nilai-nilai kebangsaan. Kan alasan itu palsu," ucap Rocky

Ia mengatakan bahwa pihak yang berseteru berada di tataran elit politik sehingga tidak dengan sendirinya rakyat ikut bersatu.

"Karena rakyatnya memang ingin ada perbedaan. Silahkan yang berkuasa, berkuasa, yang kalah, beroposisi, kan itu kehendak rakyat. Jadi, itu rekonsiliasi yang palsu sebetulnya," imbuhnya.

Rocky kembali menekankan tentang pentingnya oposisi atau berada di di luar kekuasaan.

"Politik tidak mungkin terbagi habis di dalam Istana kan harus ada yang di luar. Yang kedua, justru dengan adanya oposisi, bangsa ini jadi stabil," ujar pria kelahiran 20 Januari 1959.

Ia berpendapat bahwa dengan adanya oposisi di dalam kabinet Jokowi akan "saling amputasi" di antara mereka sendiri.

Rocky memaklumi sikap Prabowo Subianto yang akhirnya bergabung dengan kabinet Jokowi.

"Saya memaklumi itu sebagai pelajaran buruk bagi demokrasi, tapi kalau dia pilih pragmatis ya oke, tapi akan dicatat orang itu, dan catatan itu diingat orang hingga 2024," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Ma'ruf Amin mengumumkan Kabinet Indonesia Maju periode kedua di Halaman Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2019). Dari 38 nama yang diumumkan oleh Presiden Jokowi menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju didominasi oleh para profesional, 22 orang, sementara dari partai politik hanya 16 orang.

Prabowo Subianto menjadi salah satu menteri yang diambil dari latar belakang partai politik.(suara/bh/sya)


 
Berita Terkait Jokowi
 
• PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
 
• Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
 
• Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
 
• PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
 
• PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]