JAKARTA, Berita HUKUM - Ketidakberdayaan di bidang ekonomi membuat ummat Islam sering menjadi korban sistem dan kebiijakan penguasa yang memiskinkan. Karenanya, ummat harus membangun landasan ekonomi yang kuat agar memiliki posisi tawar lebih kuat dibandingkan para politisi dan pembuat kebijakan publik.
“Demokrasi kita yang berkembang sekarang adalah demokrasi prabayar. Hanya dengan Rp100.000 para politisi membayar suara rakyat. Setelah mereka berkuasa, mereka tidak merasa punya kewajiban untuk menyesejahterakan rakyat karena sudah menunaikannya saat kampanye. Ini tidak akan terjadi kalau saja rakyat, khususnya ummat Islam yang mayoritas, punya kemampuan ekonomi yang kuat,” papar Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, pada siskusi terbatas di pesantren Al Hikam, Depok, Kamis malam (5/12).
Diskusi yang diselenggarakan atas undangan pengasuh pesantren al Hikam Kyai Hasjim Muzadi ini, juga menghadirkan sejumlah tokoh ummat. Antara lain Ust Yusuf Mansur, Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Bahtiar Nasir, Sekjen Forum Ummat Islam (FUI) Muhammad al Khoththoth, dan Presiden Laskar Anti Korupsi (LAKI) Pejuang 45 Habib Muhsin Alatas.
Dalam sambutannya Kyai Hasjim mengatakan, sengaja mengundang tokoh-tokoh ummat yang sudah selesai dengan masalah dirinya sendiri. Para tokoh ummat prihatin karena ummat Islam banyak, tapi mayoritas miskin. Ini salahnya dimana? Apakah akibat sistem dan kebijakan pemerintah yang memiskinkan, atau karena tidak ada penggeraknya?
“Ibarat travel, partai politik kan cuma kendaraan. Yang bekerja keras mengisi kendaraan itu adalah para kernet, ya kita ini, para tokoh ummat. Ekonomi ummat harus kuat, agar kita tidak hanya menjadi objek dan kernet saat pemilu. Ummat harus bisa menentukan tokoh dan kebijakan yang akan dibuat,” ujar Kyai Hasjim, mantan Ketua Umum PB NU.
Menurut Rizal Ramli yang juga Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP),
sistem dan kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam 9 tahun terakhir ini telah memiskinkan 80% rakyat indonesia. Sebagian besar dari mereka adalah ummat Islam. Rakyat tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Rakyat hanya heran, mengapa hidup semakin lama semakin susah saja. Harga-harga makin tinggi dan kian tak terjangkau.
“Semua itu terjadi karena kebijakan yang diambil justru melahirkan kemiskinan struktural. Contoh kebijakan yang memiskinkan antara lain sistem kuota impor. Rakyat harus membayar gula, daging, kedelai dan lainnya jauh lebih mahal dibandingkan harga internasional. Semua ini bisa dicegah kalau ekonomi ummat Islam kuat hingga suaranya tidak dapat dibeli saat kampanye. Kita harus pilih pemimpin amanah yang hebat, yang setelah terpilih akan bekerja mati-matian untuk menyejahterakan rakyat,” ungkap calon presiden paling ideal versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini.
Pemberdayaan ekonomi ummat, lanjut Rizal Ramli, bisa dimulai dari masjid. Caranya, dengan memaksimalkan potensi masjid yang ada. Hampir semua masjid, khususnya di Jakarta, lokasinya bagus. Nilai ekonominya sangat tinggi. Jika ini dikembangkan, maka akan memberi dampak ekonomi yang dahsyat. Misalnya, dibangun 20 lantai. 5 lantai untuk masjid dan kegiatan keagamaan lain. Sedangkan yang 15 lantai untuk komersial.
“Dengan kekuatan dana yang besar, ummat islam bisa berperan lebih besar bahkan menentukan di bidang politik. Tidak seperti selama ini yang cuma didekati politisi menjelang pemilu atau pilkada. Di Amerika, dengan dananya yang amat besar, gereja bisa membiayai para calon senator. Setelah terpilih, mereka membentuk kaukus di parlemen yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Gereja bahkan juga bisa menunjuk presiden yang mereka kehendaki,” urai Menteri Keuangan era Gus Dur ini.
Cara lain untuk memberdayakan ekonomi ummat adalah dengan menghapus pajak untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan. Selain itu, batas pendapatan kena pajak juga harus dinaikkan. Dengan begitu, kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah bisa mengakumulasi modal, sehingga lebih cepat berkembang, tumbuh menjadi besar dan kuat. (bhc/rat*)
|
