JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI menerima pengaduan Paguyuban Advokat Peduli Konstitusi (PAPK) yang merisaukan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilu Legislatif. Mereka meminta komisi hukum memberi perhatian sebagai pihak yang turut memilih Hakim Konstitusi dan sebagai mitra kerja.
"Kita menerima pengaduan dari paguyuban advokat ini dan akan kita tindak lanjuti aspirasi mereka yang belum puas dengan putusan MK dalam mengelola sengketa partai," kata Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/7).
Politisi Fraksi PKS ini meminta PAPK melengkapi laporan dengan berkas dan summary pendukung agar permasalahannya lebih mudah dipahami. Menurutnya pengaduan yang disampaikan paguyuban ini dapat ditindaklanjuti pada rapat konsultasi dengan MK yang telah dijadwalkan pada Selasa (8/7).
Sementara itu Ketua PAPK Utomo Karim menjelaskan dari 914 sengketa dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemiliahan Umum (PHPU) Majelis Hakim MK hanya mengabulkan 21 permohonan. Dalam memutuskan MK menurutnya hanya terfokus pada angka perolehan suara. Saksi yang dibolehkan hadir di persidangan juga dibatasi maksimal 3 orang, jelas tidak memadai untuk luasnya daerah pemilihan seorang caleg DPR.
"Kami sebagai pengacara sudah berupaya menghadirkan berkas berton-ton dalam persidangan tetapi tidak menjadi pertimbangan oleh majelis hakim. Pada akhirnya kami menilai MK telah meligitimasi kecurangan yang terjadi dalam Pemilu Legislatif lalu," tandasnya.
Pada bagian lain ia mengkhawatirkan keputusan MK dalam uji materi UU Pilpres yang memutuskan pemenang adalah kandidat dengan suara terbanyak dan menghapus syarat sebaran 20 persen di lebih dari setengah jumlah provinsi. Putusan ini menurutnya membahayakan NKRI. "Dalam kondisi ini kami mempertanyakan kenegawaranan hakim MK," pungkas dia.(iky/dpr/bhc/sya) |
