Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres 2014
Ringtone akan Jadi Alat Kampanye Hanura di Pilpres 2014
Monday 20 May 2013 13:01:22

Ilustrasi, Ketua Partai Hanura, Wiranto saat mendapatkan nomor urut 10 PPP Peserta Pemilu 2014 di KPU Jakarta.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
DEPOK, Berita HUKUM - Segala macam cara mulai dilakukan sejumlah partai politik menggaet massa di ajang pemilihan legislatif musim ini. Salah satunya, yang dilakukan Partai Hanura, bermodal lagu yang bakal dijadikan ringtone, partai ini pun optimis dapat meraih kemenangan di Pilpres 2014 mendatang.

Ditemui saat menggelar pertemuan seluruh calon legislatif Hanura Kota Depok, mereka pun mulai mempromosikan lagu kebanggaannya itu. Ketua DPC Partai Hanura, Syamsul Marasabesy bahkan mengatakan, hasil penjualan ringtone ini akan digunakan untuk modal biaya para bakal caleg dan DPC di masing-masing wilayah.

"Siapapun bisa mengaksesnya dan ini adalah program DPP Hanura. Hasilnya, kami akan gunakan untuk partai, 90 persen murni untuk partai dan para calon wakil rakyat (Cawara) kami tak ingin menyebut calon legislatig (Caleg) karena sebutan caleg buat kami kurang merakyat," ucapnya pada sejumlah awak media di Hotel Bumi Wiyata, Depok Minggu (19/5).

Ketika disinggung persiapan apa saja yang dilakukan untuk menghadapi musim pencalegan, Syamsul mengatakan pihaknya fokus menyamakan visi dan misi partai serta memperkuat ikatan emosional sesama kader di tengah banyak masalah yang menimpa partai lain.

"Banyak partai yang belakangan ini bermasalah di kubu intern-nya, untuk itulah kami (para kader Hanura) fokus menyamakan visi dan misi. Kami tak ingin ada kader yang terlibat kasus korupsi. Untuk itulah kami akan melakukan pengawasan secara serius," ujar Syamsul didampingi Sekjen DPC Hanura Depok, Yoyo Efendi.(vva/bhc/rby)


 
Berita Terkait Pilpres 2014
 
Jelang Pilpres, Bang Yos 'Nyekar' ke Asta Tinggi
 
Bupati Gorontalo Minta Dahlan Gandeng Bupati Kutai Timur Kepilpres
 
Pilpres 2014, Jika Tanpa Jokowi Bukan Pemilu
 
Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
 
Jelang Pilpres 2014, Idham: Partai Tidak Mau Kalah Start
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]