Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi IX
Rieke Tuntut Janji SBY di Konferensi ILO
Monday 13 May 2013 17:44:28

Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI,Rieke Diah Pitaloka menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpidato di konferensi ke -100 International Labour Organization (ILO).

Pasalnya, SBY akan memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran.

Namun, Rieke menegaskan, masih ada PRT Migran yang bernasib terlunta-lunta. Seperti, Warsinen Binti Kasidi Bin Sanropingi. Pasalnya PRT migran asal Banjar Negara, Jawa Tengah sudah sembilan belas tahun tidak bisa pulang ke tanah air. Bahkan, gajinya selama bekerja di Arab Saudi tidak pernah dibayar.

Untuk itulah, politisi PDI-Perjuang ini menuntut Presiden SBY untuk segera memerintahkan bawahanya. Bertindak nyata dan cepat dalam melindungi PRT migran tersebut.

"Sebab, sudah sembilan belas tahun Warsinem tidak bisa pulang ke tanah air. Kalau kita jadi dirinya, pasti rindu yang sama akan kita rasakan," ujar Rieke seperti dikutip dari pers rilisnya yang diterima wartawan, Senin (13/5)).

Mantan bintang film ini menambahkan, meski sudah ada kabar bahwa pihak kedutaan yang bekerja sama dengan Kepolisian. Akan menjemput Warsinem ke rumah majikannya. Namun, sampai saat ini yang bersangkutan belum juga pulang ke tanah air.

Hal itu, terbukti dari keterangan pihak keluarga Warsinem yang sudah menghubungi berbagai instansi. "Namun, upaya tersebut tidaklah berhasil," ungkap Rieke.

Padahal, menurut Rieke, sebagai seorang Kepala negara. Memulangkan satu TKI yang menderita bukanlah perkara yang sulit bagi SBY. "Tinggal perintahkan pembantu-pembantu Bapak, pasti soal Warsinem bukan perkara sulit," jelasnya.

Apalagi, perintah seorang Presiden tidak mungkin diabaikan begitu saja oleh bawahannya. "Tinggal satu tahun pemerintah, bukan berarti para pembantu tidak ikut instruksi presiden. Tinggal satu tahun pemerintahan, bukan berarti kita disibukan dengan urusan kemenangan partai masing-masing," jelasnya.

Sekedar informasi, pada tanggal 14/6/2011 di konferensi ILO ke 100. SBY pernah menyatakan, bahwa pihaknya akan mendukung konvensi kerja layak bagi PRT dan memastikan bahwa sesi ke-100 ini akan mengadopsinya menjadi sebuah konvensi.

"Presiden juga menegaskan bahwa konvensi ini dapat menjadi acuan bagi negara pengirim dan negara penerima guna melindungi PRT migran. Dan di Indonesia hal ini menjadi isu penting, karena sebagian besar buruh migran Indonesia adalah PRT," ungkap SBY kala itu.(bhc/riz)


 
Berita Terkait Komisi IX
 
• Komisi IX Akan Panggil Direksi PT Dirgantara Indonesia
 
• Komisi IX DPR Apresiasi Sumbar Alokasikan Anggaran Kesehatan Diatas 10 Persen
 
• Komisi IX DPR Investigasi Langsung Kasus Obat Anestesi
 
• RUU Kesehatan Jiwa Akan Berikan Pelayanan Secara Komprehensif
 
• Terkait Kasus dr. Ayu - Komisi IX Pertanyakan Peran IDI, MKDKI, KKI dan Kemenkes
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]