Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi IX
Rieke Nilai Pidato Presiden Jauh Panggang dari Api
Friday 16 Aug 2013 19:22:58

Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menilai Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2014, Jumat (16/7) masih jauh panggang dari api..

Rieke menyoroti dua point Pidato Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai bidang komisinya (Komisi IX DPR RI).

Menurut Rieke, dalam pidatonya, SBY menyebutkan anggaran Kesehatan Rp 44,9 Triliun. Itu tidak lebih dari 2,8% dari APBN Rp 1.816,7 Triliun.

“Artinya ini tidak memenuhi putusan UU yang seharusnya 5% diluar gaji. Lalu kemudian kalau niatnya adalah menyelesaikan buruh tak terampil, kita bandingkan Anggaran Kemenakertrans 2013 hanya Rp 4 Triliun. Untuk Tahun 2014 ini saya yakin tidak lebih dari Rp 5 Triliun. Bandingkan dengan alokasi anggaran untuk membayar bunga hutang luar negeri senilai Rp 300,2 Triliun,” papa Rieke usai mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Berapa kali anggaran kesehatan, berapa kali anggaran pendidikan, berapa kali anggaran ketenagakerjaan,” tukasnya.

Hal Ini, kata Rieke, menjadi PR bagi anggota DPR RI. Menurutnya pidato kali ini tetap tidak berubah dari gaya yang lama, tetap berisi pencitraan belaka.

Sebelumnya, dalam pidatonya, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan bahwa anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp 44,9 Triliun. Alokasi anggaran tersebut, diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan.

Dimana pemerintah merencanakan membangun Puskesmas perawatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan yang berpenduduk.

Pemerintah juga, terus berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan ibu bersalin, yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

Selain itu, pemerintah juga, akan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin hingga mencapai 100 persen.

"Dengan berbagai program dan kegiatan itu, kita upayakan derajat kesehatan masyarakat makin meningkat di seluruh pelosok tanah air," jelas Susilo Bambang Yudhoyono.(sc/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi IX
 
• Komisi IX Akan Panggil Direksi PT Dirgantara Indonesia
 
• Komisi IX DPR Apresiasi Sumbar Alokasikan Anggaran Kesehatan Diatas 10 Persen
 
• Komisi IX DPR Investigasi Langsung Kasus Obat Anestesi
 
• RUU Kesehatan Jiwa Akan Berikan Pelayanan Secara Komprehensif
 
• Terkait Kasus dr. Ayu - Komisi IX Pertanyakan Peran IDI, MKDKI, KKI dan Kemenkes
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]