ACEH, Berita HUKUM - Ribuan massa yang tergabung dalam Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BP2A) yang didominasi oleh remaja putri dan ibu-ibu, untuk ketiga kalinya kembali membanjiri Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk menuntut mundur Doto Zaini dari Gubernur Aceh, Senin (8/9).
Massa mulai berkumpul sekira pukul 10:30 WIB, langsung memadati jalan utama Tgk. Daud Beureuh persis di depan Kantor DPRA. Massa yang didominasi masyarakat korban konflik, janda-janda korban konflik, anak yatim korban konflik dan berbagai elemen masyarakat juga membawa berbagai poster kecaman terhadap kebobrokan dan kegagalan Pemerintah Doto Zaini selama dua tahun kepemimpinannya, antara lain "Istri Zaini Bukan WNI, Zaini membangun dinasti, Kami ingin dipimpin oleh orang-orang mengabdi untuk rakyat, Zaini mundur UU PA terealisasi, Zaini harus mundur, Kami tidak mau dipimpin oleh penghianat, dan tuntutan lainnya".
Dalam orasinya massa mengungkapkan jeritan rakyat Aceh selama dipimpin rezim Doto Zaini. Mereka menuntut DPRA segera membentuk panitia khusus untuk memakzulkan Gubernur Aceh dan menuntut orang nomor satu di Aceh ini untuk segera mundur dari jabatannya.
Salah satu pendukung aksi Akhiruddin dalam orasinya, menyatakan BP2A mendesak DPRA untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi di Aceh, mendesak DPRA untuk mengevaluasi Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan ZIKIR (Zaini-Muzakir), mendesak DPRA untuk segera membentuk Pansus untuk pemakzulan ZIKIR dan juga mendesak ZIKIR untuk segera mundur.
"Hanya ada satu kata, jangan mau dibohongi. Lawan pemimpin yang dzalim, turunkan Doto Zaini Abdullah dari Gubernur Aceh yang sudah menyengsarakan rakyat," kata Akhiruddin bersemangat yang disambut sorak sorai massa tanda sepakat.
Sekira pukul 11.45 WIB, massa masuk ke halaman kantor DPRA dan disambut oleh anggota DPRA Tgk. Harun dan Tgk. Ermiadi dari Fraksi Partai Aceh serta Sekwan DPRA.
Tgk. Harun mengungkapkan bahwasanya tuntutan rakyat Aceh sudah disampaikan kepada pimpinan DPRA. Namun mekanisme dan tata cara menyampaikan aspirasi harus sesuai undang-undang.
Dia mengatakan bahwa pimpinan DPRA sudah berkomunikasi dengan gubernur dan meminta gubernur untuk meluangkan waktu bertemu langsung dengan rakyatnya. Tapi belum ditentukan kapan waktu pastinya.
"Kami dari Partai Aceh juga akan mendukung dan memfasilitasi aspirasi rakyat demi kesejahteraan masyarakat Aceh," ujarnya.
Sementara itu penanggung jawab aksi Hendra Budian, menyatakan memberi waktu selama 3 hari kepada anggota dewan untuk merealisasikan tuntutan rakyat Aceh. Apabila tidak terealisasi, tanggal 10 September BP2A mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak lagi dari seluruh penjuru Aceh.
"Kita sudah dengan dari Tgk. Harus selaku Ketua Fraksi Partai Aceh akan mendukung dan memfasilitasi aspirasi kita, kami beri waktu hingga tanggal 10 untuk menepatinya kalau tidak maka kami akan datang lebih banyak lagi," pungkasnya.
Amatan BeritaHUKUM.com, aksi damai ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP namun aksi sedikit berbeda karena polisi-polisi cantik juga terlihat dalam mengawal aksi massa. Sekira pukul 12.00 WIB, massa membubarkan diri dengan tertib.(bhc/sul) |
