Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pasar
Revitalisasi Pasar Tradisional Mendesak Dilakukan
Friday 22 May 2015 18:01:48

Ilustrasi. Pasar tradisional di saat malam hari.(Foto: BH/sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Revitalisasi pasar tradisional di sejumlah daerah, memang, sudah medesak dilakukan pemerintah. pasar tradisional tak boleh tersingkir oleh pasar-pasar modern. Infrastruktur menuju pasar tradisional juga perlu dibangun, agar masyarakat di daerah bisa mengakses pasar dengan baik.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Dwie Aroem Hadiatie (dapil Lampung I) kepada Parlemantaria, Kamis sore (21/5). Pernyataan Aroem itu menanggapi rencana pemerintah yang ingin merevitalisasi sekaligus membangun pasar tradisional, menyusul cairnya anggaran revitalisasi pasar sebesar Rp2 triliun dari APBN.

“Menurut saya revitalisasi pasar tradisional sudah mendesak, karena kalau tidak direvitalisasi akan semakin tersisih dan dijauhkan oleh masyarakat. Faktanya, pasar tradisional sudah ditinggalkan masyarakat karena ada ritel modern. Berkembangnya ritel modern yang tak terkendali membuat masyarakat beralih ke pasar-pasar modern,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Pasar modern, lanjut Aroem, selalu lebih unggul daripada pasar tradisional. Mereka memiliki gedung yang permanen, kebersihan yang terjaga, dan mudah diakses. Bila pasar tradisional juga direvitalisasi atau dibangun seperti pasar modern, tentu semakin banyak masyarakat berkunjung.

Aroem menyebutkan, di Lampung sendiri banyak pasar tradisional yang perlu direvitalisasi. Kebutuhan itu sudah begitu mendesak dilakukan, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Sementara mengomentari rencana pembangunan pasar tradisional di daerah-daerah perbatasan seperti di NTT dan Papua, Aroem menilai, penting pula dilakukan. Namun, pembangunannya harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Dengan begitu, para petani dan nelayan bisa menjual produknya ke pasar dengan akses jalan yang baik.

“Revitalisasi pasar-pasar tradisional di luar Jawa, apalagi di daerah yang minim infrastrukturnya, itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi, membangun pasar itu jangan pasarnya saja, tapi harus didukung infrastrukturnya,” kata Aroem menutup perbincangan.(mh/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Pasar
 
• Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar
 
• Harga Kebutuhan Masyarakat Melonjak, Legislator Nilai Pemerintah Tidak Mampu Perbaiki Mekanisme Pasar
 
• Sulaiman Sade Mantan Kepala Dinas Pasar Samarinda Divonis 8 Tahun Penjara
 
• Pedagang Pasar Umum Gianyar Minta Pemda Tunda Revitalisasi
 
• Mantan Kadis Pasar Samarinda Sulaiman Sade dkk Didakwa Lakukan Korupsi Pasar Baqa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]