JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rencana perombakan kabinet hanya usaha pengalihan isu. Pasalnya, sudah beberapa kali isu itu diembuskan dan beberapa kali pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak melakukan pergantian menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II tersebut.
“Kami tidak mau lagi terjebak dalam permainan isu reshuffle kabinet yang berkepanjangan. Bukan bermaksud sinis. Saya ingin mengingatkan, sudah berapa kali dan berapa lama kita berspekulasi mengenai reshuffle menteri, tapi tak pernah dilakukan,” kata politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/09).
Menurut dia, sebaiknya SBY segeral melakukannya, karena bula tak dilakukan bakal mengganggu konsentrasi menteri. "Resuflle jangan berlarut-larutnya. Nasib menteri jangan lagi digantung dengan isu reshuffle. Saya merasa prihatin konsentrasi para menteri bisa terganggu dengan isu itu," ungkap dia. .
Namun, Bambang tak memungkiri bahwa di kalangan politisi muncul keyakinan yang sangat kuat bahwa reshuffle pasti dilakukan. Mereka mengacu pada sejumlah pernyataan yang muncul dari dari kantor presiden. Terutama mengenai evaluasi kinerja menteri menyusul maraknya korupsi di kementerian.
"Boleh jadi hal ini akan dilakukan SBY, karena terungkapnya kasus dugaan suap di Kemenakertrans dan Kemenpora. Itu memang bisa menjadi faktor pendorong reshuffle kabinet. Pertanyaannya adalah kapan reshuffle akan dilaksanakan? Karena belum ada yang bisa memastikan, Saya belum yakin 100 persen," tandasnya.
Menurut dia, formasi baru para menteri di kabinet pascareshuffle belum dipastikan dapat membuat pemerintahan SBY-Boediono lebih produktif ketimbang formasi sebelum reshuffle. Pergantian kabinet akan lebih menarik kalau hal ini dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam menegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. “ini yang harus menjadi pertimbangan reshuffle,” tandasnya.
PPP Pasrah
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasrah, bila Presiden SBY pada akhirnya nanti mereshuffle Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa yang digugat cerai istrinya, Carolina Kaluku. Tapi perombakan kabinet jangan ragu-ragu untuk dilakukan. Pasalnya, hal itu akan menganggu semangat kerja dari para menteri SBY.
"Sikap PPP akan menerima apapun yang menjadi keputusan presiden. Sejak awal, kami meminta tidaklah usah berwacana tentang pergantian reshuffle kabinet, karena akan mengganggu kinerja para menteri. Jadi, lakukan saja segera,” kata Sekjen DPP PPP M.Romahurmuzy.
Menurut pria yang akrab disapa Romy ini, perlu ditegaskan juga sesuai dengan kontrak politik antara partai-partai politik yang mengusung pak SBY waktu itu, khususnya parpol koalisi. "Ada klausul yang menyatakan bahwa Presiden akan menyampaikan setiap adanya perubahan kepada partai yang mengusungnya. Nah tentu atas dasar ini kami mendasari bahwa akan mengkomunikasikan bahwa presiden akan melakukan tindakan terkait kabinet akan dikomunikasikan,"jelasnya.
Mengenai soal Menpera, lanjut dia, bukan persoalan sikap. Dalam kontrak politik yang ada, jika presiden berniat ingin mengganti, anggota kabinet dari kader parpol, ketentuannya yang disepakati disitu adalah presiden akan mengkomunikasikan kepada parpol yang bersangkutan.
"Tentu parpol yang bersangkutan menyampaikan pendapat dan termasuk apa permintaan presiden selanjutnya.Semisal presiden bilang tolong siapkan kader yang lain untuk menggantikan untuk posisi sama atau berbeda," tandasnya. (tnc/rob)
|
