JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyerahkan seutuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai reshuffle Menteri. Dia merasa yakin SBY akan mendengarkan masukan dari semua pihak untuk menyukseskan kepemimpinannya.
"Kalau saya bicara reshuffle itu artinya saya melampaui kewenangan Presiden, saya sebagai Menteri. Tapi percayalah, Presiden SBY pasti membaca semua aspirasi. Beliau tahu apa yang harus dilakukan,” kata Hatta saat ditemui dalam acara silaturrahmi antara PAN dan Partai Bintang Reformasi (PBR) di Jakarta, Sabtu (17/9).
Untuk itu, lanjut Hatta, apapun yang akan diambil dan dilakukan SBY mengenai reshuffle, sebaiknya masyarakat menunggu saja. "Tunggu saja. Saya jangan ngomong itu, tapi saudara bisa melihat body language saya," ucapnya.
Saat ditanya reshuffle seperti kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Mallarangeng, Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa, Hatta enggan berkomentar. "Serahkan sepenuhnya kepada presiden. Jangan jeruk makan jeruk," ujarnya tersenyum.
Siap Menerima
Ketika ditanya kemungkinan Presiden SBY mereshuffle Menteri yang berasal dari PAN, Hatta Rajasa menyatakan, siap menerima putusan tersebut. Reshuffle itu merupakan hak prerogatif Presiden SBY. "Itu hak Presiden. Namanya PAN itu selalu siap. Hanya saja menteri-menteri dari PAN itu kan bagus-bagus," ujarnya membela kader partainya.
Ia enggan mengomentari banyak tentang reshuffle, khususnya mengenai menteri siap saja yang akan diganti serta dimutasi oleh Presiden SBY. Ia kembali beralasan bahwa hal tersbut merupakan kewenangan presiden. "Kalau saya ngomong reshuffle, itu artinya saya melampaui kewenangan sebagai menteri, itu kewenangan presiden,” imbuh Hatta.
Menurut Hatta, Presiden SBY takkan sembarangan melakukan perombakan, karena pasti akan meminta masukan dari pihak yang dianggapnya mengetahui masalah ini. Pastinya, pergantian kabinet takkan dilakukan hanya atas dasar suka atau tidak suka. Presiden punya penilaian sendiri soal itu, dengan terlebih dulu mendengarkan masukan-masukan dari seluruh elemen masyarakat, seperti tokoh, partai, dan DPR. "Semua masukan pasti akan didengar,” tandasnya.(tnc/rob)
|
