GERSIK (BeritaHUKUM.com) - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan reshuffle tak akan berpengaruh pada kinerja pemerintahan untuk mendongkrak kesejahteraan jika di dasarnya kepentingan politik. Karena, hanya menghasilkan menteri yang tidak cakap dalam meningkatkan akselarasi kinerja dan proses perombakan juga dinilai basa-basi.
Lebih lanjut, Din menjelaskan bahwa reshuffle kabinet adalah pemborosan anggaran. "Lagi-lagi pemborosan karena ada pengangkatan wakil menteri baru. Adanya reshuffle berarti birokrasi pemerintah gagal menjalankan kinerja," tuturnya pada saat ramah tamah dengan tokoh masyarakat Gresik di Gresik, Minggu (16/10).
Padahal, reshuffle harus berpengaruh pada kesejahteraan maryarakat, terutama warga yang sekarang masih hidup di jurang kemiskinan. Karena itu, Din bependapat, sebelum melakukan reshuffle harus dilihat dulu apa tujuan dan latar belakangnya. "Sekiranya reshuffle hanya kesinambungan politik tentu masyarakat kecewa," tukasnya.
Dan, mengenai sikap Muhammadiyah, tokoh kelahiran Nusa Tenggara Barat itu mengutarakan, persoalan jatah-menjatah menteri di kabinet SBY, Muhammadiyah tidak perlu jabatan itu. "Muhammadiyah sudah banyak melayani bangsa Indonesia. Jadi, tidak perlu merengek-rengek meminta jatah menteri," ujarnya.
Din mengingatkan SBY memilih tokoh yang memiliki jiwa kepemimpinan dan jauh dari drama politik dalam melakukan reshuffle. "Jangan ada lagi kepentingan politik," ujarnya.(ozc/sya)
|
