Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus OTT RUTR
Reka Ulang Kasus Suap Libatkan Petinggi Sentul City
Thursday 12 Jun 2014 20:07:18

Bupati Bogor, Jawa Barat, Rachmat Yasin.(Foto: BH/jml)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (11/6), menggelar rekonstruksi atau reka ulang kejadian perkara kasus dugaan suap terhadap Bupati Bogor, Jawa Barat, Rachmat Yasin terkait tukar-menukar kawasan hutan lindung seluas 2.754 hektar di Kabupaten Bogor. Selain Rachmat, KPK juga melibatkan Presiden Direktur PT Sentul City Tbk Cahyadi Kumala Kwee alias Swie Teng dalam rekonstruksi ini.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, rekonstruksi dilakukan di tiga lokasi di runiah milik Cahyadi di Widya Chandra, Jakarta Selatan; Taman Budaya Sentul City; dan kantor Bupati Bogor. Sebelum rekonstruksi dilakukan pukul 13.00, Cahyadi yang datang pada pukul 08.30 diperiksa terlebih dulu oleh penyidik KPK. "Saat rekonstruksi ini, penyidik mengulang peristiwa dan ingin memperjelas tindak pidana korupsi yang terjadi," ujar dia.

Adapun, dua tersangka lain dalam kasus tersebut, ,yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin dan anak buah Cahyadi, Fransiscus Xaverius Yohan Yhap, juga ikut dibawa penyidik Dua orang inilah yang tertangkap tangan KPK saat proses suap-menyuap terjadi pada 5 Mei lalu.

Sebelum ditangkap KPK, Zairin dan Yohan sempat bertemu di Taman Budaya. Penyelidik KPK yang telah mengintai keduanya dengan jelas merekam pembicaraan soal suap yang dilakukan Zairin dan Yohan di Sentul City. Selesai bertemu, keduanya langsung menuju ke sebuah kantor yang masih berada di komplek perumahan Sentul City, tak jauh dari Taman Budaya.

Sementara itu, untuk mendalami kasus dugaan suap tersebut, KPK kembali mengirimkan permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap empat nama yang terkait kasus tersebut kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu di antaranya adalah Daniel Otto Kumala, yang diduga masih kerabat dekat Cahyadi.

Sebelumnya, KPK juga mencegah bepergian terhadap Cahyadi dan kerabatnya yang lain, Haryadi Kumala, yang merupakan salah satu pemilik Sentul City. Soal keterlibatan pengusaha dan perusahaan, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan korporasi yang terlibat akan dijerat.(BIL/kompas/bhc/sya)


 
Berita Terkait Kasus OTT RUTR
 
• Zulkifli Hasan Menteri Kehutanan Diperiksa KPK
 
• Reka Ulang Kasus Suap Libatkan Petinggi Sentul City
 
• Ditetapkan Tersangka, Pendukung Rachmat Yasin Menangis
 
• KPK: Suap Lahan Hutan Bogor 2.574 Hektar, Kejahatan Luar Biasa
 
• Suap Konversi Lahan Hutan Rp 4,5 Miliar, Bupati Bogor R Yasin Jadi Tersangka
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]