JAKARTA, Berita HUKUM - Sistem perdagangan dan transaksi lewat E-Commerce sudah eksis di tengah masyarakat. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai keberadaan regulasinya berupa undang-undang menjadi kebutuhan mendesak, agar masyarakat terlindungi.
Hafisz mendesak DPR dan pemerintah merumuskan regulasi khusus E-Commerce untuk mengatur transaksi keuangan dan perdagangan. "UU khusus E-Commerce harus jadi perisai negara dan bangsa dari kemungkinan celah praktik curang pada platform digital. Asas kesetaraan harus dibangun," tegasnya dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Kamis (2/9).
Bangsa ini, lanjut Hafisz, tidak boleh tunduk pada aturan main para aksasa E-Commerce. Apalagi Indonesia tidak menganut sistem ekonomi kapitalisme liberal. Kelak, dengan bila sudah ada UU E-Commerce praktik monopoli harga bisa dicegah, bahkan bisa diberikan sanksi tegas. "Jika terjadi predatory pricing bisa dipidana jika sudah ada UU yang mengaturnya," tandas Hafisz.
Bila tidak ada aturan pidana dan perdatanya, menurut legislator dapil Sumatera Selatan I ini, negara bisa banyak dirugikan. "Kalau rakyat dirugikan, sebetulnya negera juga yang dirugikan, karena kehilangan kesempatan mendapat pemasukan," tutup politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.(mh/sf/DPR/bh/sya) |
