JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengaku geram lantaran masih banyaknya komisaris-komisaris yang ada di perusahaan milik BUMN ikut dan terlibat kampanye bahkan mendukung petahana pada Pilpres 2019.
"Saya termasuk yang mengkritik Komisaris-komisaris BUMN yang ikut berkampanye bagi incumbent," kata Refly dalam channel Youtube miliknya, Selasa (28/4).
"Kenapa? Bukan saya gak suka pemerintah, tidak. Saya hanya ingin menegakan aturan dan konstitusi dan UU," katanya menambahkan.
Refly mengatakan, bahwa dalam UU 7/2017 Tentang Pemilu dalam pasal 280 secara jelas dan sangat gamblang bahwa menyatakan bahwa tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN atau BUMD.
"Bahkan dikatakan mereka yang terlibat kampanye itu bisa diancam hukuman dua tahun penjara atau denda Rp 24 juta," jelasnya.
Dengan alasan itulah, Refly saat masih menjabat sebagai komisaris tak mau mengikuti langkah para kkomisaris lainnya yang ikut-ikutan dalam mendukung pasangan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 yang lalu.
"Kita tahu banyak pengurus BUMN yang ikut kampanye, baik secara diam-diam maupun terang-terangan," pungkas Refly.(ia/RMOL/bh/sya) |
