JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) menggelar diskusi refleksi akhir tahun 2019 Warganet dengan tema 'Refleksi Akhir Tahun Warganet: Menuju Indonesia Maju'. Acara ini digelar di kawasan Menteng, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Dalam diskusi tersebut, Koordinator Nasional FPMSI Hafyz Marshal mengajak semua pihak pegiat media sosial dan warganet untuk lebih introspeksi diri dan mengapresiasi kinerja pemerintah yang mulai dapat dirasakan.
"Pemerintah sudah ada positif policy, seperti pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang. Untuk sumber daya manusia sedang ditingkatkan, agar kita menjadi bangsa yang maju," kata Hafyz.
Di tempat yang sama, Pengamat Politik dan Dosen Gungun Heryanto mengatakan, di tahun 2020 masyarakat dunia maya dan pemerintah harus lebih bersinergi dalam membangun bangsa. Warganet harus berkontribusi aktif dalam memajukan bangsa, seperti contohnya memerangi hoaks.
"Jangan ikut menyebarkan hoaks, jangan hanya melihat kekurangan pemerintah. Semua perlu dikritisi, namun gunakanlah data yang pasti, maka stop hoaks," katanya.
Hal senada juga disampaikan Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf, dia menyoroti keadaan pemuda yang saat ini terpolarisasi. Hal ini wajib menjadi perhatian, pasalnya sebuah bangsa tidak akan maju jika masyarakat masih terpecah dan mengedepankan ego masing-masing.
"Polarisasi dan kristalisasi harus bisa kita cegah. Karena mewujudkan masyarakat unggul dan maju adalah implementasi dari sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tegas pria yang juga mantan Ketua Umum PMII ini.
Sementara itu, Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan periode 2015-2019 Eko Sulistyo juga menjelaskan, bahwa pendiri bangsa telah menyepakati jika Indonesia berlandaskan kebangsaan yang mengedepankan kerakyatan. Yakni bangsa yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
Namun selama 2019 ini kebangsaan dan kerakyatan ini justru dibenturkan dengan ajaran keagamaan. Sehingga diciptakan situasi yang seolah-olah memisahkan antara kebangsaan dan agama.
"Di 2019 ini ada yang mencoba menghalangi benturan ini (paham radikalisme), tapi ada juga pihak yang menunggangi. Mereka yang menunggangi ini demi kepentingannya, justru membuat situasi makin terpecah," ujarnya.
Eko juga menambahkan bahwa ekonomi di Indonesian sudah memenuhi asas keadilan, kesejahteraan, damai dan merdeka. Dan saat ini pemerintah tengah berupaya meningkatkan itu semua.
"Now we are on the track, kita menuju kemajuan. Kenyataannya, banyak data yang menunjukkan kemajuan yang berarti," cetusnya.
Dalam diskusi ini turut hadir insan media lokal dan nasional, pegiat media sosial (vlogger, youtuber, blogger dan content creator), mahasiswa, tokoh masyarakat dan aktivis dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan pemuda. Selain diskusi, juga telah diselenggarakan deklarasi refleksi akhir tahun 2019 Warganet yang berisi diantaranya:
Pertama, siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kedua, siap mencegah penyebaran hoax Dan paham radikalisme yang dapat merusak tatanan persatuan bangsa serta menghambat pertumbuhan pembangunan nasional dan akan memproduksi konten narasi-narasi positif yang dapat membangkitkan optimisme bangsa dan semangat membangun negeri menuju Indonesia Maju.
Ketiga, siap bersinergi dan gotong royong dengan insan kalangan warganet, generasi milenial dan masyarakat lainnya dalam mendukung program pemerintah dengan membangun persatuan dan jiwa nasionalisme serta tetap berpegang pada prinsip ideologi Pancasila, keutuhan NKRI, Kebhinekaan dan konstitusional demi mensukseskan kebijakan dan program pemerintah 5 tahun kedepan.(rl/bh/amp) |
