Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Depok
Rawan Adanya Pelanggaran Dalam PPDB di Kota Depok
Sunday 28 Jul 2013 10:00:58

Koalisi LSM Depok,Sedang Orasi (Foto: Ist/kfd)
DEPOK, Berita HUKUM - Pelanggaran dalam penerimaaan peserta didik baru (PPDB) jalur akdemik khususnya di Kota Depok , hampir setiap tahun terjadi.

Ketua Koalisi LSM Pendidikan Diddy Kurniawan mengatakan ada beberapa temuan dilapangan terkait tidak terbuka nya pihak sekolah dalam memberikan data siswa miskin maupun kuota reguler.

Didy Kurniawan dalam beberapa sweeping yang dilakukannya terhadap sekolah di Kota Depok menyampaikan bahwa, SMA 8 yang terletak di Cilodong tidak mau memberikan data data tersebut.

"Dasar kami adalah Undang undang nomor 14 Tahun 2003 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana masyarakat berhak mendapatkan informasi secara transparan, namun kami kecewa di SMA 8, sekolah itu menolak," ujar Kurniawan sebagaimana dilansir KFD, Jumat (26 /7 ).

Dia juga mengungkapkan telah mengirimkan surat edaran, yang meminta agar seluruh panitia PPDB 2013 di Kota Depok harus mengumumkan secara transparan dimedia cetak lokal, siapa yang diterima disekolah sekolah Negeri beserta dicantumkannya besarnya Nem .

" 3 x 24 Jam kami telah memberikan waktu kepada seluruh sekolah Negeri, tentang SMA 8 kami tidak main -main akan segera memproses masalah ini," kata Kurniawan dengan nada tinggi.

Sementara, pihak SMA 8 membenarkan telah didatangi Koalisi LSM Pendidikan."Kami tidak berani memberikan data apapun," kata salah satu guru di SMA 8.(kfc/bhc/rat)


 
Berita Terkait Depok
 
• Soroti Ganjil Genap di Jalan Margonda Depok, Pengamat: Kebijakan yang Tidak Tepat dan Latah
 
• Idris-Imam Resmi Ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok 2021-2026
 
• Ikut-ikutan Kota Bekasi, Ternyata Depok Juga Pengin Gabung Jakarta
 
• Pembangunan Underpass Citayam Mendesak
 
• Polda Metro Jaya Limpahkan 3 Berkas Tersangka Kasus Korupsi Seragam SD ke Kejati
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]