Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Aceh
Ratusan Warga Aceh Timur Juga Kibarkan Merah Putih
Friday 05 Apr 2013 00:20:14

Ratusan massa dari Aceh Timur saat melakukan konvoi bendera Merah Putih, Kamis (4/4).(Foto: BeritaHUKUM.com/sul)
IDI RAYEUK, Berita HUKUM - Selain di kota Langsa, ratusan massa dari Aceh Timur juga turut melakukan konvoi bendera Merah Putih. Konvoi tersebut dimulai dari perbatasan Aceh Utara menuju perbatasan Kota Langsa, Kamis (4/4).

Konvoi ini sebagai bentuk kesetiaan masyarakat Aceh khususnya Kabupaten Aceh Timur terhadap NKRI, yang sengaja dilakukan sebagai bentuk loyalitas dan rasa nasionalisme masyarakat Kabupaten Aceh Timur.

UA. Viust, Koordinator aksi tersebut mengatakan bahwa warga Kabupaten Aceh termasuk Kabupaten Aceh Timur mengaku cemas dengan situasi Aceh saat ini. Pasalnya, sejak pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh masyarakat justru timbul rasa takut dan khawatir konflik akan kembali terjadi di Suramoe Mekah.

"Karena qanun tersebut tidak aspiratif sehingga memicu terjadinya perpecahan antara sesama warga Aceh," tukas Viust

Massa konvoi Merah Putih ini meminta kepada Pemerintah Pusat untuk tetap menolak Qanun Aceh No. 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang, demi menjaga agar perdamaian di Aceh tetap abadi.

Menurutnya, Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut, bukan hanya mengecewakan masyarakat saja. Akan tetapi, dengan hadirnya qanun tersebut masyarakat menjadi resah dan juga melukai rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, ungkap Viust.

Sementara itu Sekretaris Forum masyarakat Aceh Timur, Iskandar menyebutkan bahwa lembaga ini sangat mendukung penuh yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri yang mengevaluasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Dijelaskannya bahwa Qanun yang disahkan DPRA dan Pemerintah Aceh tersebut jelas melanggar Undang-undang tertinggi RI.

Diharapkan Kementrian Dalam Negeri harus membatalkan Qanun tersebut, yang jelas-jelas mengancam intregitas bangsa Indonesia. "Kita Masyarakat Aceh Timur juga tidak setuju dengan bendera dan lambang Aceh yang mengadopsi bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM)," kata Iskandar.(bhc/sul)


 
Berita Terkait Aceh
 
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
 
• Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
 
• Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
 
• Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
 
• Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]