Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Outsourcing Tenaga Kerja
Ratusan Pekerja Tuntut Kenaikan Upah
Monday 14 Nov 2011 18:32:21

Unjuk rasa pekerja menuntut kenaikan upah (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ratusan pekerja pabrik yang berasal dari Bekasi dan Tangerang mengelar aksi di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Jakarta, Senin (14/11).

Dengan membawa berbagai macam spanduk serta bendera serikat buruh, para pekerja itu menuntut kenaikan upah sebesar 40% dan menghapus sistem kerja kontrak serta sitem outsoursing .

Selain berorasi mereka juga membagikan selebaran yang berisikan tuntutan kepada penguna jalan. Akibat, aksi ini ruas jalan Gatot Subroto menuju Cawang mengalami kemacetan. Namun, lalu lintas kembali lancar, setelah mereka selesai demo. Aksi ini mereka lakukan tidak lebih dari tiga jam.

Aksi serupa juga berlangsung di Cimahi, Jawa Barat. Ribuan buruh yang tergabung dalam serikat buruh kota Cimahi, berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK). Sebagian buruh mengadakan penyisiran di kawasan Industri Cibaligo, guna mengajak sesama buruh untuk bergabung dalam aksi ini. Akibatnya, aktivitas kawasan industri tersebut lumpuh.

Dengan melakukan longmarch dan iring-iringan kendaraan roda dua. Massa menuju kantor wali kota Cimahi untuk mengajukan tuntutan mereka. Dalam aksinya itu, massa meminta pemerintah Kabupaten Cimahi mengkaji ulang UMK yang dinilai mereka tidaklah layak dan diskriminatif.

Dalam aksi tersebut, massa dan ratusan petugas Satpol PP terlibat dalam aksi saling dorong. Pihak kepolisian yang ikut berjaga-jaga langsung mengamankan dua orang demostran yang diduga sebagai provokator. Mereka digiring ke kantor polisi setempat.(biz/asp)


 
Berita Terkait Outsourcing Tenaga Kerja
 
• Konfederasi SP Bersatu Untuk Perkuat Perjuangan Pekerja
 
• Ratusan Pekerja Tuntut Kenaikan Upah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]