JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR Jazilul Fawaid (F-KB) menilai pembagian Raskin sangat rentan tidak tepat sasaran. "ini rentan sekali tidak tepat sasaran karena itu anggaran seharusnya untuk pemberdayaan petani, dan pengembangan petani di Indonesia," ujarnya kepada parlementaria, di Gedung Nusantara DPR RI, Kamis (4/7).
Menurutnya, Raskin ini sudah diatur oleh pemerintah dan DPR harus mengawasi dan mengontrolnya apakah data yang menerima raskin sudah sesuai dan layak apa belum. "Karena itu tahu kerap kelompok miskin itu jumlah berbeda-beda karena itu harus dikontrol," tambahnya.
Dia mensinyalir Raskin banyak disalahgunakan dan djual oleh pihak-pihak tertentu. "Bahkan sering dioplos dan ditujukan untuk pihak lain,"ujarnya.
Dia menambahkan, tipe beras yang diberikan kepada masyarakat miskin juga sering berubah dan tidak layak konsumsi. "Ini seharusnya beras yang berkualitas diberikan kepada masyarakat," tambahnya.
Anggaran yang disiapkan untuk 2013 sebesar Rp17,2 triliun. Yang akan disalurkan kepada 15,5 rumah tangga miskin dengan jumlah sekitar 3 miliar kilogram. Sementara Bulog yang bertugas membelanjakan anggaran tersebut untuk membeli beras dan bertugas mendistribusikan kepada daerah. Belum lama ini, beberapa masyarakat mengeluhkan kualitas beras miskin (Raskin) buruk yang tidak layak dikonsumsi di Kabupaten Ciamis.(si/dpr/bhc/rby) |
