JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar terus mengkaji secara mendalam wacana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai Golkar.
"Komisi-komisi dalam rapimnas akan merumuskan formula untuk diambil keputusan tentang perlunya diselenggarakan munaslub atau tidak. Semua dilakukan kajian mendalam," kata Sekjen Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham, di arena Rapimnas Golkar di Jakarta, Senin (25/1).
Ia mengatakan, sidang komisi-komisi dalam Rapimnas akan merinci dasar dan tata cara penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Hasil pembahasan komisi akan dibawa dalam sidang paripurna yang dihadiri Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan seluruh peserta Rapimnas.
"Pembahasan munaslub sangat dinamis. Ketua umum sudah bilang, mari kita semua merenung kembali, agar keputusan yang diambil benar-benar keputusan yang memang menyelesaikan masalah secara hukum dan politik," ujar Idrus.
Ia menjelaskan jika Munaslub disepakati maka seluruh kader Golkar dapat mengikuti prosesnya tanpa sekat politik atau dualisme kepengurusan yang belakangan terjadi.
"Tidak ada kubu-kubuan. Di sini Golkar satu kesatuan," tegasnya.
Mengenai sosok calon ketua umum dalam Munaslub, Idrus menyatakan hal itu akan mengalir dengan sendirinya seiring dengan proses yang berjalan.
Anggota Tim Penyelamat Golkar Yorrys Raweyai menyatakan, sesuai AD/ART, keputusan penyelenggaraan munaslub diambil melalui Rapimnas.
Menurut dia, dalam AD/ART partai tidak mengenal istilah tim transisi yang belakangan dibentuk Mahkamah Partai Golkar pimpinan Muladi untuk menyelenggarakan Munas.
"Tim transisi tidak ada dalam konstitusi kita," kata Yorrys.
Rapat Pimpinan Nasional Golkar berlangsung sejak Sabtu (23/1) dan akan berakhir Senin.
Melalui Rapimnas itu dibahas wacana penyelenggaraan Munaslub untuk memilih ketua umum Golkar selanjutnya.(rpaj/Antara/bh/sya) |
