Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kenaikan Harga BBM
Rapat Paripurna Pengesahan APBNP Dilanjutkan Voting
Monday 17 Jun 2013 21:00:58

Suasana rapat paripurna di DPR RI, Senin (17/6).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah hampir 4 jam Rapat Paripurna DPR-RI untuk pengesahan RAPBN perubahan 2013 yang didalamnya mengatur kenaikan harga BBM, akan segera dibuka kembali dan untuk dilakukan voting sangat besar, Senin (17/6).

Dimana sebelumnya Fraksi Partai Gerindra berubah sikap. Gerindra yang awalnya mendukung kenaikan harga BBM, kini justru menolak kenaikan BBM, dengan tegas menolak pengesahan RAPBN-P 2013.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon beralasan, RAPBN-P 2013 tidak ada jaminan kompensasi kepada rakyat akan terwujud seperti transportasi murah dan infrastruktur. Skema dari APBN-P tidak mengubah beban subsidi BBM. Justru subsidi BBM bertambah dari Rp 194 triliun menjadi Rp 210 triliun.

Atas dasar itulah, "Partai Gerindra menolak kenaikan BBM dan menolak pengesahan RAPBN-P, sesuai instruksi Ketua Dewan pembinanya, Prabowo Subianto," ujar Fadli Zon.

Walau 4 Fraksi di DPR RI telah jelas menolak menyetujui RAPBNP, maka jika dilakukan voting, lima Fraksi pengusung kenaikan harga BBM yakni Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB tetap dominan dengan 366 suara diprediksi bakal menang dengan mudah.

Sedangkan empat Fraksi lain yang menolak kenaikan BBM yaitu PDIP, PKS, Hanura dan Gerindra hanya 194 suara.

Sementara di luar gedung DPR/MPR mahasiswa dan buruh mulai dibubarkan oleh aparat keamanan, dimana waktu melakukan aksi telah habis dan sebagian mahasiswa telah didorong menuju arah Slipi, sementara Buruh didorong ke arah berlawan.(bhc/put)


 
Berita Terkait Kenaikan Harga BBM
 
• FITRA: Peneriman Negara Bukan Pajak, Dapat di Gunakan Cegah Kenaikan BBM
 
• Fuad Bawazier: Pemerintah Keliru Menaikkan Harga BBM
 
• Inilah Program Kompensasi Untuk Mempertahankan Kesejahteraan Masyarakat
 
• Pengendara Sepeda Motor Padati SPBU Sebelum Pukul 00:00 WIB
 
• Para Menteri Berkumpul Umumkan Kenaikan Harga BBM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]