Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BBM
Rakyat Butuh Kebijakan Konkret Turunkan Harga BBM
Monday 05 Oct 2015 15:22:12

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Belum lagi paket pertama dan kedua dirasakan manfaatnya, kini, pemerintah hendak mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap ketiga. Seperti paket-paket sebelumnya, paket yang ketiga ini juga tidak konkret dan belum menyentuh masalah mendasar. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan di Jakarta, Senin (5/10).

Menurut politisi Gerindra ini, ada tiga fokus utama pemerintah dalam paket ketiga ini. Pertama, mendorong investasi, kedua dukungan kredit ekspor dan UKM untuk mencegah PHK lewat Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI), dan ketiga mendorong daya beli masyarakat.

Dia juga mengatakan, selain tidak konkret, ada banyak yang tumpang tindih dalam paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah itu. Sebagai contoh, pemerintah ingin mendorong ekspor, tetapi di saat yang sama, membuat deregulasi besar-besaran yang membuka peluang impor yang besar.

Lalu, pemerintah ingin cegah PHK, tetapi di saat yang sama, mencabut proteksi-proteksi non-tarif yang menyulitkan tumbuhnya UKM. Ujungnya, kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih itu membuat pelaku usaha bingung.

Dia berharap, pemerintah jelas menentukan arah kebijakannya. Kebijakan yang tidak konkret dan tumpang tindih hanya akan melahirkan keruwetan-keruwetan baru. Kalau mau konkret, pemerintah turunkan saja harga BBM di saat harga minyak dunia turun drastis.

Turunnya harga BBM akan menjadi insentif besar bagi UKM dan masyarakat kecil. Dengan begitu, inflasi akan turun. Sebab, harga BBM ini yang menjadi penyumbang inflasi terbesar. Harga BBM yang tinggi itu juga yang selama ini menjadi beban produksi UKM sehingga akhirnya mem-PHK karyawannya.

Anggota Dapil Jabar IV mengatakan, penurunan harga BBM itu lebih konkret ketimbang berharap pembiayaan dari LPEI yang diberi PMN Rp. 1 triliun itu. Apalagi proses pencairan PMN butuh waktu lama serta birokrasi yang panjang.

“Ketahanan ekonomi kita membutuhkan insentif langsung dan cepat. Kalau tidak semua akan makin parah. Semoga kebijakan pemerintah secara nyata berpihak kepada rakyatnya,” tutupnya.(spy,mp/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait BBM
 
• Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Kasus Pengetap BBM Bersubsidi Ilegal 6 Bulan Penjara
 
• Ratna Juwita Tolak Keras Rencana Pengemudi Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM
 
• Legislator Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM Bersubsidi Agar Inflasi Terkendali
 
• BPH Migas dan Polri Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Distribusi BBM Subsidi 1,42 Juta Liter
 
• Pemerintah Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat Terkait Kualitas BBM Pertalite
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]