Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PDIP
Rakernas PDIP Tak Mungkin Tetapkan Jokowi Sebagai Capres
Saturday 07 Sep 2013 13:06:58

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan (PDIP) di Ancol, Jakarta Utara, merupakan momentum tepat untuk menetapkan calon presiden (capres) dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Dalam Rakernas kali ini, beberapa DPD PDIP juga sudah menyatakan akan mendukung Gubernur DKI Jakarta Jokowi, untuk menjadi calon presiden (capres).

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) ProDem, Andrianto, pengumuman Jokowi sebagai capres pada Rakernas tidak mungkin terjadi.

"Ini disebabkan karena PDIP masih menimbang Megawati untuk maju kembali sebagai capres," kata Andrianto, kepada Okezone, Jumat (6/9).

Dijelaskannya, dalam pencalonan Mega nantinya, PDIP juga masih menunggu hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk melihat kekuatan sebelum sebelum memutuskan mengusung calon presiden.

Jika PDIP dapat merebut posisi pertama, sambung dia, PDIP pasti akan menunjuk ketua umumnya untuk kembali bertarung pada Pilpres.

"Kalau PDIP cuma duduk di posisi ketiga, maka kans jokowi akan nyapres sangat kuat," jelasnya, seperti dikutip okezone.com.(cns/ded/ozc/bhc/rby)


 
Berita Terkait PDIP
 
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
 
PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI
 
Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
 
Pengamat: Megawati Tak Gentar, Anggap Kasus Hasto Kristiyanto Cuma Angin Sepoi-sepoi, Bukan Badai
 
Ada yang Ingin Dongkel Megawati dari Kursi Ketua Umum saat Kongres 2025, PDIP: Sudah Ada Tanda-tanda
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]