Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
RUU Perdagangan
RUU Perdagangan Perparah Liberalisasi
Tuesday 11 Jun 2013 16:24:25

Direktur Eksekutif IGJ, M. Riza Damanik.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Perdagangan yang saat ini sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin menegaskan praktek liberalisasi perdagangan di Indonesia dan bukan dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Hal ini terlihat dari beberapa pasal yang diadopsi langsung dari ketentuan World Trade Organization (WTO).

Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik, menyatakan, “pengalaman Indonesia dalam ASEAN-China FTA (ACFTA) yang membuka pintu impor, seharusnya dijadikan bahan pelajaran penting dalam penyusunan RUU Perdagangan ini. Di sektor pangan, serangan impor pangan kita sejak tahun 2010 hingga 2012 menunjukkan peningkatan drastis, yaitu dari US$ 11,7 Miliar hingga US$ 17,2 Miliar. Ini berdampak buruk bagi petani dan nelayan kecil”.

Pandangan ini disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada hari Rabu, 6 Juni 2013, di Komisi VI DPR RI.Untuk itu, IGJ mendesak DPR RI untuk tidak terburu-buru mensahkan RUU Perdagangan.

Hal ini karena masih banyak pasal-pasal di dalam RUU tersebut yang belum mengatur tentang peran Negara untuk melindungi kepentingan nasional dari praktek perdagangan bebas baik bilateral maupun multilateral, khususnya bagi pelaku ekonomi kecil seperti petani, nelayan, dan UMKM.

“Draf RUU Perdagangan yang ada saat ini jelas bertabrakan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan mengadopsi langsung prinsip-prinsip liberalisasi ekonomi maka RUU Perdagangan telah bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi di dalam Konstitusi dan menghilangkan kedaulatan ekonomi Negara”, tutup Riza.(bhc/rat)


 
Berita Terkait RUU Perdagangan
 
• RUU Perdagangan Perparah Liberalisasi
 
• Edhi Prabowo Kritisi RUU Perdagangan
 
• Pengamat: Naskah Akademik RUU Perdagangan Menafikan Asas Ekonomi Kerakyatan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]