JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Dalam Negeri menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Massa (Ormas) akan melindungi kebebasan berpendapat. Alasannya, RUU tersebut memiliki semangat untuk penataan dan pemberdayaan ormas.
“Tidak benar jika ada yang menilai bahwa RUU Ormas mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul,” ungkap Staf Ahli Mendagri Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Antar lembaga Reydonnyzar Moenek, di kantornya, Rabu (20/3).
Reydonnyzar menegaskan, tidak ada satu pun pasal di RUU Ormas yang bermuatan represif. "Kemdagri berharap agar jangan sampai dalam menyampaikan kebebasan dan mengutarakan haknya, ada masyarakat yang melanggar kebebasan dan hak kelompok yang lain,” ujarnya.
Dia mengatakan upaya pemberdayaan diarahkan agar keberadaan ormas, terutama yang punya program-program yang bagus seperti pemberdayaan masyarakat, bisa tetap eksis.
"Negara selalu diminta akuntabel, transparan, terbuka. Masih ada kelompok yang mau mengatur negara, tapi giliran negara mau mengatur mereka, tapi tidak mau diatur," tegasnya.
Pria yang biasa disapa Donny ini menambahkan, tidak ada niat dari pemerintah untuk membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul. "Saat ini era demokrasi, jadi tidak mungkin bersikap semena-mena seperti era Orde Baru, yang main tangkap dan lantas memenjarakan seseorang," tambahnya.(dry/ipb/bhc/rby) |
