Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
RUU Larangan Minuman Beralkohol Disetujui sebagai RUU Inisiatif DPR
Wednesday 25 Jun 2014 12:51:09

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.(Foto: naefurodjie/parle/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso Selasa (24/6) menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB) sebagai RUU Inisiatif DPR. Ketua Panitia Kerja RUU LMB Dimyati Natakusumah melaporkan jalannya pembahasan mengemukakan, tujuan penyusunan RUU ini adalah melindungi masyarakat dari dampak negative yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol.

Selain itu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol dan menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.

Menurut Dimyati, pengertian minuman beralkohol didefinisikan sebagai minuman yang mengandung etanol (C2 H5 OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.

Menyangkut klasifikasi minuman beralkohol yang dilarang dalam golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 1% sampai dengan 5%. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%. Sedangkan golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 55% dan minuman beralkohol tradisional dengan nama apapun, serta minuman beralkohol campuran atau racikan.

Dalam RUU ini kata Dimyati juga diatur, setiap orang dilarang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual serta mengkonsumsi minuman beralkohol glongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan. “ Namun larangan ini tidak berlaku untuk kepentingan terbatas yang pengaturannya diatur dalam Peraturan Pemerintah,” tandas Dimyati.

Ditambahkan Dimyati, pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melaksanakan pengawasan minuman beralkohol mulai dari memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Sedangkan pengawasannya dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah dan Pemda.

RUU ini juga mengatur ketentuan pidana dikenakan pada pelaku tindak pidana terhadap larangan dalam ketentuan Larangan Minuman Beralkohol dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda.Seluruh Fraksi DPR menyatakan persetjuannya yang diserahkan secara tertulis kepada Pimpinan Sidang Priyo Budi Santoso.(mp/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]