Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Toleransi Beragama
RUU Kerukunan Beragama Cenderung Kotak-kotakan Umat
Sunday 20 Nov 2011 22:35:46

Para tokoh lintas agama sepakat menjaga kerukunan antarumat beragama serta menolak politisasi agama (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – RUU tentang kerukunan beragama yang sedang dibahas oleh DPR, belum memberikan jaminan kebebasan beragama di Indonesia. Drafnya lebih bersemangat mengotak-ngotakkan umat pemeluk agama dan menguatkan dominasi mayoritas.

Demikian diktakan Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (20/11). Menurut dia, RUU ini hanya berisi sejumlah peraturan-peraturan diskriminatif yang selama ini ada, seperti tentang penodaan agama, pendidirian rumah ibadah dan penyebarluasan agama. Peraturan seperti itu kerap memjadi pemicu terjadinya tindakan intoleransi di Indonesia.

“Kelompok atau organisasi yang melakukan tindakan kekerasan atas nama agama sering menggunakan peraturan tersebut untuk melegitimasi perbuatannya. Untuk itu, perlu ada revisi dalam Rancangan Undang-undang tentang Kerukunan Umat Beragama,” jelas dia.

Tidak ada perubahan yang berarti terhadap kondisi intoleransi yang menguat akhir-akhir ini, imbuh Tigor, karena disebabkan produk hukum yang diskriminatif. Inilah yang dijadikan suatu alasan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk bertindak. Padahal, RUU sebenarnya diharapkan dapat merubah paradigma dalam memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Justru seharusnya negara mengambil langkah-langkah untuk mencegah, agar kebebasan itu terjamin. Selanjutnya, untuk mencegah agar intoleransi itu bisa di atasi. Inilah yang seharusnya menjadi materi dari muatan RUU tersebut. Termasuk pula larangan ceramah yang menyebar kebencian, soal kompensasi dan restitusi terhadap korban pelanggaran kebebasan beragama dan bagaimana mekanisme complain dari mereka yang kebebasan beragamanya terampas dan yang terakhir siapa penanggung jawab(nya)," ujar Tigor.(dbs/rob)


 
Berita Terkait Toleransi Beragama
 
• Wakil Ketua MPR: Toleransi Itu Saling Menghormati dan Menghargai
 
• Politikus PKS Sampaikan Toleransi Beragama, Ajak Anggota Bertakbir di Paripurna DPR
 
• Dialog Mempersatukan Toleransi Umat Beragama
 
• Toleransi Beragama Perkuat Mental Kebangsaan
 
• Jaga Toleransi, Umat Kristen Kampung Sawah Gelar Buka Bersama
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]