Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Jakarta
RSIJ Sediakan Fasilitas Gratis Bagi Warga Miskin
Sunday 10 Feb 2013 11:10:09

Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ).(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk membantu pengobatan bagi warga miskin, Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ), Cempakaputih, Jakarta Pusat, telah mendirikan Gedung Mina yang dilengkapi sarana dan prasarana kesehatan yang diperuntukkan bagi warga miskin di DKI Jakarta. Dengan didirikannya fasilitas tersebut, pemilik Kartu Jakarta Sehat (KJS), tidak perlu lagi memikirkan biaya rumah sakit karena semuanya telah ditanggung Pemprov DKI.

"Sudah bagus dengan penambahan ruangan ICU, ICCU dan lainnya, sangat lengkap. Untuk itu, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah telah banyak berperan dalam membantu rumah sakit swasta di Jakarta. Diharapkan RSIJ bisa membantu pemerintah baik pusat maupun DKI Jakarta," ungkap Ali Ghufron Mukti, Wakil Menteri Kesehatan RI, usai peresmian Gedung Mina RSIJ Cempakaputih, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2).

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati mengatakan, dengan dibangunnya fasilitas perawatan seperti Gedung Mina di RSIJ Cempakaputih ini, yang diuntungkan adalah masyarakat miskin DKI Jakarta yang menggunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sebab, menurutnya rumah sakit di DKI Jakarta sangat kurang dalam hal fasilitas seperti ICU, ICCU, dan lainnya sehingga masyarakat harus menunggu dan tidak langsung bisa ditangani.

"Sebetulnya yang diuntungkan adalah masyarakat miskin Jakarta yang menggunakan KJS. Selama ini yang menjadi kendala kita adalah kurangnya fasilitas seperti ICCU, ICU, dan Critical Center. Jadi sangat bermanfaat," katanya.

Dikatakan Dien, peran Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan hal tersebut adalah dalam aspek pembiayaan bagi masyarakat pengguna KJS yang berobat ke rumah sakit swasta di Jakarta. "Kita lihat fasilitasnya sesuai dengan keinginan kita dan dalam hal ini peran pemprov adalah membayar rumah sakit tepat waktu, sehingga akan tercipta keseimbangan antara kualitas dan pelayanan," ujarnya.

Ditambahkan Dien, dalam waktu dekat pihaknya juga akan meluncurkan sebuah program IT manajemen yang dapat mengontrol masyarakat DKI Jakarta yang menggunakan KJS di rumah sakit. Dengan begitu, pengguna KJS di sebuah rumah sakit dapat dengan mudah dimonitor. "Sebentar lagi kita akan pakai IT, agar mempermudah manajeman dan masyarakat DKI Jakarta yang menggunakan KJS dapat dimonitor, selama ini manual sehingga sulit mengontrolnya," terangnya.

Selanjutnya, tambah Dien, pihaknya juga akan menuntaskan pemberian KJS ke masyarakat DKI Jakarta. Jika sebelumnya, sudah 3000 warga mendapatkan KJS, diharapkan tahun 2013 ini akan menyusul 4,7 juta KJS lagi akan diterbitkan bagi warga tidak mampu.(brj/bhc/mdb)


 
Berita Terkait Jakarta
 
Omzet Toko Daging Dharma Jaya di Kembangan Capai Ratusan Juta
 
Presiden dan Wakil Presiden RI Hadiri Resepsi Pernikahan Putri Anies Baswedan
 
Gelar Acara 'Jakarta Menyapa', Gubernur Anies Apresiasi Peran Kader PKK Menjaga Kesejahteraan Keluarga
 
Survei CSIS Bertolak Belakang dengan Data BPS, Tingkat Kesempatan Kerja di DKI Jakarta Meningkat
 
KPw BI DKI Jakarta Sebut Transaksi Digital QRIS di Jakarta Luar Biasa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]