Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Hutang Luar Negeri
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
2020-04-08 19:34:37

Media Briefing Tentang Strategi Pembiayaan APBN 2020 Bersama Menteri Keuangan (7/4).
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan surat utang global saat pandemi corona. Nilai obligasi yang diterbitkan mencapai US$ 4,3 miliar atau sekitar Rp 69,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Surat utang ini merupakan surat utang denominasi dolar AS terbesar sepanjang sejarah yang diterbitkan pemerintah Indonesia.
"Ini penerbitan terbesar di dalam sejarah penerbitan US dolar bond oleh pemerintah Republik Indonesia," katanya dalam teleconference, Selasa lalu (7/4).

Penerbitan surat utang itu bertujuan menjaga pembiayaan anggaran. "Sekaligus ini untuk menambah cadangan devisa Bank Indonesia (BI)," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menuturkan, surat utang ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, RI 1030 dengan tenor 10,5 tahun dengan nilai US$ 1,65 miliar dengan yield 3,90%.

Kedua, RI 1050 bertenor 30,5 tahun dengan nilai US$ 1,65 miliar. Obligasi ini memiliki yield 4,2%. Ketiga, RI 0470 dengan jatuh tempo 50 tahun. Nilai yang diterbitkan US$ 1 miliar dengan yield 4,50%.

Surat utang tenor 50 tahun juga mencetak rekor sendiri karena merupakan tenor terpanjang yang diterbitkan pemerintah.

"Kemudian SBN seri yang ketiga, dan ini adalah seri baru yang belum diterbitkan sebelumnya adalah RI 0470. Jatuh tempo atau tenor 50 tahun yaitu jatuh tempo 15 April 2070 besarnya US$ 1 miliar dengan tingkat yield 4,5%," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, adanya surat utang ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap rekam jejak dan pengelolaan keuangan pemerintah.

"Penerbitan tenor 50 tahun yang pertama kali dilakukan Republik Indonesia juga merupakan tenor terpanjang yang dilakukan pemerintah. Ini secara implisit menunjukkan kepercayaan investor terhadap track record dari kondisi ekonomi dan pengelolaan keuangan negara," paparnya.

"Kita memang memanfaatkan 50 tahun ini karena preferensi investor global tenor bond jangka panjang cukup kuat," katanya.

Surat utang global tersebut akan disettlement pada 15 April 2020 dan penerbitannya secara elektronik. Begitu juga road show untuk bertemu para calon investor dilakukan secara online.(katadata/acd/ara/detik/bh/sya)


 
Berita Terkait Hutang Luar Negeri
 
• Pemerintah Tarik Utang Rp 85,9 Triliun Lebih Awal untuk Biayai Anggaran 2025
 
• Muslim Ayub: Prabowo Subianto Akan Dilantik Sebagai Presiden RI Semoga Bisa Perkecil Hutang Pemerintah
 
• Sri Mulyani: Pinjaman Luar Negeri Kementerian Prabowo Tembus Rp385 Triliun
 
• Wakil Ketua MPR : Fokus mengelola utang, bukan membandingkan dengan negara maju
 
• Utang Negara Menggunung, Prof Didik Rachbini: 82 Parlemen Dikuasai dan Takut Mengontrol Pemerintah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]