Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
SKK Migas
RDP Komisi VII Dengan Kepala SKK Migas
Wednesday 30 Jan 2013 14:15:42

Suasana RDP Komisi VII Dengan Kepala SKK Migas, Rabu (30/1).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang rencana kerja tahun 2013 kepala SKK Migas baru Rudi Rubiandini dan Deputi yang hadir dipanggil Komisi VII DPR, Rabu (30/1) berlangsung di Gedung Paripurna I Senayan Jakarta.

RDP kali ini dipimpin ketua sidang Zainudin Amali dari Farksi Partai Golkar, dan wakil pimpinan Efendi Simbolon dari Fraksi PDIP.

Agus Sulistion mempertanyakan tentang UU Migas, dan segera dituntaskan segera. "Saya juga mempertanyakan konferensi minyak ke gas yang terpenuhi, dan energi gas untuk energi transportasi publik," ujarnya.

Sementara Wayan Guna Sute mengatakan, legal standing SKK Migas tidak usah dipermasalahkan lagi, dan ini keadaan darurat pasca dibubarkan BP Migas oleh MK. Saat ini sudah mendapat Perpres 2013.

Wayan menambahkan, "tidak perlu mencari penemuan ladang baru, biarkan investor yang mengeluarkan uang SKK Migas, fikirkan masalah UU yang akan datang," ujar Wayan.

Rudi Rubiandini juga sempat mengatakan, membatalkan rencana penjualan Exxon Mobil di Aceh Utara.(bhc/put)


 
Berita Terkait SKK Migas
 
SKK Migas Diminta Jelaskan Terjadinya Tren Penurunan Lifting Minyak
 
KPK Tahan Jero Wacik Mantan Menteri ESDM
 
Jero Wacik Hadir Sebagai Saksi di KPK
 
KPK Tetapkan Artha Meris Simbolon Jadi Tersangka Kasus SKK Migas
 
KPK Akhirnya Tetapkan Sutan Bhatoegana Jadi Tersangka Gratifikasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]