Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pemilu 2014
Putusan MK Suka Tidak Suka Harus Diterima
Friday 22 Aug 2014 15:19:10

Ilustrasi. Ribuan massa pendukung Prabowo-Hatta di Bunderan Medan Merdeka Jakarta sebelum Chaos, Kamis (21/8).(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin meminta segenap pihak menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu presiden yang diajukan pasangan Probowo-Hatta. Ia mengingatkan aturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama, keputusan Majelis Hakim Konstitusi sifatnya final dan mengikat.

"Kalau secara aturan dan undang-undang yang ada putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Jadi sebagai putusan yang dibacakan oleh Hakim MK itu, suka atau tidak suka harus diterima," katanya usai menjadi pembicara dalam Pembekalan anggota DPR Periode 2014-2019 di Lemhannas, Jakarta, Jumat (22/8).

Terkait upaya hukum lain yang ingin diajukan oleh kubu Prabowo-Hatta menurut politisi FPG ini bisa saja dilakukan. Sebagai contoh lanjut Aziz ada keputusan majelis hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberi sanksi kepada penyelenggara pemilu.

"Ada putusan DKPP yang menyatakan anggota KPU bersalah, ini bisa ditindaklanjuti ke pengadilan, PTUN misalnya. Putusan DKPP dijadikan dasar tuntutan bahwa penyelenggara pemilu memang secara sengaja melakukan pelanggaran," tandasnya.

Pada bagian lain ia juga menyatakan penghormatan apabila ada anggota DPR yang mengambil langkah mengusulkan pembentukan Pansus Pemilu. Baginya apabila sesuai mekanisme bisa saja dilakukan, sejumlah pihak terkait akan dipanggil dan hasilnya berupa rekomendasi-rekomendasi yang harus dilaksanakan para pihak.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyatakan majelis hakim yang dipimpinnya mengabulkan 14 gugatan pelanggaran kode etik, yaitu 13 gugatan terkait dengan pemilihan presiden dan satu gugatan mengenai proses pemilu legislatif. Tujuh anggota KPU dan dua anggota Panwaslu diberhentikan. 30 penyelengara pemilu lainnya mendapat peringatan diantaranya karena terbukti bersalah membuka kotak suara tanpa perintah pengadilan.(iky/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait Pemilu 2014
 
• Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
 
• 3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
 
• Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
 
• NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
 
• Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]