Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Arbitrase
Putusan Arbitrase Buktikan Ada Penggelapan Bailout Century
Saturday 10 Sep 2011 21:51:02

Bambang Soesatyo (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Keputusan atau vonis Pengadilan Arbitrase Internasional yang memenangkan gugatan Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi dalam kasus Bank Century di International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSD) di Amerika Serikat, akan berdampak politis luas di dalam negeri.

Putusan ini pun akan digunakan Tim pengawas Century menjadi tambahan bukti tentang penyalahgunaan wewenang untuk memaksakan bailout bank Century. ”Kemenangan Hesham dan Rafat itu mengkonfirmasi adanya pihak yang menggelapkan dana bailout itu," kata anggota Tim Pengawas Bank Century DPR Bambang Soesatyo, Jakarta, Sabtu (10/9).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar ini menilai, keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional itu akan mewajibkan pemerintah membayar Rp 4 triliun kepada Hesham dan Rafat, sesuai dengan jumlah yang digugat keduanya. "Dengan begitu, bailout Bank Century akan membengkak menjadi Rp 10,7 triliun."

Berita kemenangan Hesham dan Rafat diterima berbagai pihak di Jakarta, Kamis (8/9) lalu. "Kalau Pengadilan Arbitrase Internasonal sudah menjatukan vonis, itu berarti pengadilan sudah mendengarkan jawaban pemerintah RI yang dijadwalkan pada 17 Agustus 2011 lalu," kata dia.

Menurut Bambang, kemenangan Hesham dan Rafat itu secara tidak langsung memaksa penegak hukum Indonesia mengkaji lagi urgensi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia mem-bailout Bank Century, dan membuka lagi penyelidikan tentang aliran dana bailout itu.

"Kalau kedua pemilik Century itu merasa dirugikan dengan bailout, berarti dari sisi Hesham dan Rafat, bailout itu dipaksakan. Penegak hukum perlu mempelajari motif dari bailout Century yang dipaksakan itu," kata dia.

Bambang pun mempertanyakan ke mana saja dana bailout Rp6,7 triliun yang sudah dicairkan mengalir. Hukum Indonesia sudah menetapkan keduanya sebagai terpidana kasus korupsi Bank Century. Hesham dan Rafat tetap mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia di Pengadilan Arbitrase Internasional 12 Mei 2011.

Gugatan itu berlandaskan pada pertimbangan bahwa dalam konteks investasi, Hesham dan Rafat merasa dirugikan atas kebijakan yang diduga menyimpang dan tidak lazim pemerintah RI dalam mem-bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, hingga mereka kehilangan Bank Century.(inc/rob)


 
Berita Terkait Arbitrase
 
• Ahli Pemohon: Pemerintah Indonesia Belum Punya Aturan Pelaksanaan Arbitrase Internasional
 
• Pemerintah: Aturan Pendaftaran Permohonan Arbitrase Internasional sesuai Tata Cara Hukum Perdata
 
• Ahli: Putusan Arbitrase Jangan Mudah Dibatalkan
 
• Gugatan Newmont kepada RI di Arbitrase Harus Dilawan Bela Bangsa Negara
 
• Buntut Qantas Mogok, Australia Paksa Gelar Sidang Arbitrase
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]