Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Lampung
Pusat Diminta Tinjau Ulang Izin Perusahaan Batu Bara
Tuesday 25 Feb 2014 18:37:34

Ilustrasi. Jalan Rusak.(Foto: BH/jml)
BANDAR LAMPUNG, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi Lampung baru akan berinventarisasi terkait perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian energi seperti batu bara, semen, dan pasir.

Hal tersebut disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Arinal Junaidi.
Menurutnya, banyaknya infrastruktur jalan di Lampung yang mengalami kerusakan diakibatkan beban muatan yang melebihi tonase 40 ton, seperti yang dilansir dari lampung.tribunnews.com.

"Dalam waktu dekat kita akan menginventarisasi semua permasalahan karena sekarang ini sudah cukup mengganggu di aktivitas ekonomi. Pertamina untuk menyuplai BBM-nya ke beberapa kabupaten/kota mulai terganggu karena kerusakan-kerusakan jalan maupun jembatan. Begitu juga hasil-hasil produksi pertanian," ujar Arinal di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Selasa (25/2).

Arinal menambahkan, pihaknya juga akan meminta pemerintah pusat meninjau ulang izin perusahaan batu bara yang ada di Lampung.

"Yang menjadi masalah, pemerintah pusat tidak pas memberikan izin. Itu kita akan minta ditinjau. Karena gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Izin beberapa perusahaan pengangkutan batu bara itu tidak pas. Termasuk PT SBR," tegasnya.(tbn/lpg/noval/bhc/sya)


 
Berita Terkait Lampung
 
• Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
 
• Komisi II: Perbaikan Jalan Diambil Alih Pusat Jadi 'Warning' Bagi Pemprov Lampung
 
• LBH Awalindo Serahkan Data Dugaan Korupsi Lampung Utara Ke KPK
 
• Kondisi Way Kambas Sangat Menyedihkan
 
• Tingkatkan Prestasi Penegakan Hukum di Lampung
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]