Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Partai PBB
Punya Dana Sedikit, PBB Yakin Menang
Wednesday 22 May 2013 13:06:48

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban di kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (22/5).(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban optimis partai bisa menang dengan biaya yang murah. Sebab, kekuatan dana partainya hanyalah mengandalkan iuran anggota dan mahar Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah).

"Karena sampai saat ini, PBB belum mengutip apapun dari caleg-calegnya, semua masih kita dari dana internal," ujar MS Kaban saat ditemui wartawan usai menyerahkan berkas perbaikan DCS (Daftar Caleg Sementara) di kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (22/5).

Terutama iuran dari anggota DPRDnya baik tingkat I dan tingkat II. "Kita coba mengempower iuran yang ada, dari anggota parlemen yang ada," jelasnya.

Dan saat ini, jumlah anggota parlemen PBB sebanyak 500 orang. "Dan rata-rata membayar iuran perbulan itu antara 1-2 juta perbulan. Disamping mahar-mahar Pilkada," tuturnya.

Sedangkan, untuk mahar Pilkada. Kaban mengaku, sebesar Rp 50 sampai 150 juta. Lalu ditambah iuran wajib diluar anggota parlemen bersifat seikhlasnya.

"Ada, itu terserah dia mau nyumbang 50-100 ribu perbulan terserah saja," jelas Kaban.

Dan nantinya, seluruh dana iuran tersebut akan dihimpun. "Dan kita distribusikan sesuai kebutuhannya, apakah untuk saksi, atribut, training-training. Kita coba bikin semurah mungkin prinsip kita Maju dengan Mudah, Murah Menang," pungkasnya.(bhc/riz)


 
Berita Terkait Partai PBB
 
• Beredar 30 Bakal Caketum PBB, La Nyalla, Gatot Nurmantyo Hingga Erick Thohir Masuk List
 
• Surat Terbuka Dewan Da'wah kepada Prof Dr Yusril Ihza Mahendra
 
• Patuhi Ijtima Ulama, Kader dan Puluhan Caleg PBB DKI Deklarasi Dukung Prabowo-Sandi
 
• DPW dan DPC se-Jatim Menyerahkan Arah Dukungan Capres 2019 kepada Ketum PBB
 
• Yusril Sebut Calon Petahana Tak Perlu Berhenti, Sekjen PBB: Makin Jelas Kemana Arah Dukungan PBB
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]