Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Unjuk Rasa
Pukul Pengunjuk Rasa, Kasat Intelkam Polresta Medan Dipropamkan
Friday 28 Sep 2012 14:33:20

Ilustrasi (Foto: Ist)
MEDAN, Berita HUKUM - Puluhan massa dari Komite Tani Menggugat bersama Kelompok Tani 71 dan 79 mengadukan Kasat Intelkam Polresta Medan, Kompol Ahyan dan Propamkan, yaitu anggota polisi yang mengamankan aksi unjukrasa di Kantor Gubsu, Senin (24/9) lalu, karena melakukan tindakan diluar hukum dengan memukul, menendang dan menyeret pengunjuk rasa.

Selain mempropamkan dan mengadukan perwira Polresta Medan itu, massa juga melakukan unjuk rasa, meminta agar Kapoldasu Irjen Pol Drs. Wisjnu Amat Sastro, SH segera memproses laporan mereka dan memecat Kompol Ahyan.

"Kami bukan pencuri, tapi hanya menyampaikan pendapat. Kenapa harus dipukul, ditendang, dijerat leher. Kami minta Kapolda mencopot Ahyan", ujar Tao Mindoana br Simamora.

Mindoana juga memperlihatkan sejumlah foto tindakan brutal Kompol Ahyan dan sejumlah oknum polisi. "Coba lihat foto ini, jelas sekali si Ahyan memukul anggota kami. Dari mobil komando juga terlihat dia (Ahyan - red) melakukan pemukulan", tambahnya.

Dia juga menuding Ahyan telah mencoreng institusi kepolisian dalam hal menangani unjuk rasa. Tindakan brutal ini, menyebabkan delapan anggota Komite Tani Menggugat harus dilarikan ke rumah sakit Malahayati, dua ke rumah sakit Elisabeth dan Sinar Husni. Selain itu, banyak juga yang mengalami memar, bengkak hingga lehernya tergores.

Dalam aksi unjuk rasa itu, Komite Tani dan Kelompok 71 dan 79 meminta Gubsu dan Kapolda meminta maaf, bertanggung jawab atas kehilangan barang - barang, mencopot Kasat Intelkam Polresta Medan, menghentikan tindak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap rakyat, menghentikan keterlibatan polisi dalam sengketa agraria di Sumut, menyelesaikan sengketa agraria di Sumut, khususnya persoalan tanah yang ada di Komite Tani Mengugat. Mereka juga mengatakan, tanah untuk rakyat bukan pemodal dan mafia.

Setelah hampir tiga jam di Mapoldasu, Komite Tani Menggugat pulang dengan tertib. Namun, mereka tidak lupa mewarning Kapoldasu, apabila laporan mereka tidak ditindak lanjuti, maka mereka akan datang untuk menuntut lagi dan perjuangan mereka untuk mendapatkan haknya, tidak akan surut walau oknum - oknum polisi sudah bertindak diluar hukum.(sal/dnb/bhc/rby)


 
Berita Terkait Unjuk Rasa
 
• Robert Amsterdam: Suthep Pemimpin Taliban Thailand
 
• Komunitas Kretek Medan Unjuk Rasa Tolak Hari Anti Tembakau
 
• Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Bersatu Dalam Menperingati Hardiknas Di Mendikbud Jakarta
 
• DPR Cermati Unjuk Rasa Menolak RUU Ormas
 
• Pukul Pengunjuk Rasa, Kasat Intelkam Polresta Medan Dipropamkan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]