Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Virus Corona
Puan Maharani Desak Pemerintah Segera Tekan Tombol Bahaya Covid-19
2021-06-22 02:31:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendesak pemerintah segera meningkatkan upaya pengendalian Covid-19. Menurut Puan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dapat menjadi salah satu cara untuk pengendalian penyebaran virus tersebut. Puan menuturkan, PSBB dapat diterapkan di daerah zona merah. Untuk daerah lainnya dapat diketatkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

"Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang makin mengkhawatirkan. Berlakukan PSBB secara terbatas untuk daerah-daerah zona merah, atau pengetatan PPKM mikro," kata Puan dalam keterangan pers rilis yang diterima Parlementaria, Senin (21/6).

politisi PDI-Perjuangan tersebut menegaskan, pemerintah pusat harus dapat menentukan langkah penanganan yang serius dan mendesak, serta memastikan koordinasi dan pengawasan ketat berjalan dalam penanganan Covid-19 khususnya di daerah zona merah.

Ledakan kasus Covid-19 di Pulau Jawa, semakin mengkhawatirkan karena banyaknya jumlah penduduk dengan mobilitas tinggi, serta penerapan protokol kesehatan yang belum optimal. Terlebih adanya kelompok masyarakat sipil yang meneken petisi online yang mendesak pemerintah melakukan karantina wilayah atau lockdown serta tuntutan lainnya.

Sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah memiliki kewenangan mengambil langkah pembatasan sosial atau bahkan lockdown untuk mengatasi pandemi ini. "Arah kebijakan dari pemeringah pusat secepat mungkin sangat diperlukan mengingat sebaran Covid-19 di berbagai daerah (lintas daerah)," ujar Puan.

"Tombol bahaya harus dinyalakan untuk kondisi darurat ini dan meningkatkan kesadaran akan bahaya lonjakan kasus Covid-19," sambung mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.(tn/sf/DPR/bh/sya)




 
Berita Terkait Virus Corona
 
AMAN, WALHI, dan KPA Kritik Pemerintah Mengatasi Pandemi yang Tak Efektif, Tak Adil, dan Abai pada Rakyat Kecil
 
Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat
 
Vaksinasi Tuntas' Hasil Inisiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Diapresiasi Gubernur DKI Anies Baswedan
 
Peringati HBA Ke-61, Kejari Ngada Adakan Baksos untuk Warga Isoman
 
Tes Covid-19 Menurun, Wakil Ketua MPR: Berbahaya, Seakan Covid-19 Menurun Namun Nyatanya Masih Tinggi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kassubag Pengadaan Korlantas AKBP Satrio Wibowo Raih Promosi Jabatan Kombes di Polda Metro Jaya
Riset Menunjukkan Masyarakat Indonesia Kurang Keadaban dalam Bermedsos, Apa yang Salah?
AMAN, WALHI, dan KPA Kritik Pemerintah Mengatasi Pandemi yang Tak Efektif, Tak Adil, dan Abai pada Rakyat Kecil
Anggota Majelis Tinggi Demokrat: Wamendes Jadi Buzzerp, Penyebar Fitnah Karena Prestasinya Buruk
Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat
Benny Rhamdani Protes Keras Soal Perlakuan Oknum Imigrasi Malaysia: Sita Barang Milik PMI Tapi Tak Dikembalikan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam
Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa
PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO
Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman
Wakil Ketua MPR Tagih Janji Semua Bansos PPKM Darurat
Pemerintah Harus Ambil Langkah Darurat Selamatkan Rakyat dan Sistem Kesehatan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]