JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pelaksanaan proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di sebagian besar daerah berlangsung kacau. Atas kondisi ini, DPR didesak segera membentuk Panitia Kerja (Panja). Tidak hanya kacau, proyek ini ditemukan banyak dugaan penyimpangan.
Desakan ini disampaikan Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi dalam siaran Pers yang diterima wartawan, Kamis (8/12). Proyek bernilai Rp 5,9 triliun itu sarat bermuatan Korupsi dan berlangsung kacau di mana-mana.
“Proyek e-KTP yang dilaksanakan Kemendagri itu sangat kental nuansa politisnya dan sarat penyimpangan. Untuk itu, kami minta Komisi II DPR membentuk Panja e-KTP untuk mengawasi pelaksanaan proyek triliunan rupiah yang sarat dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme itu,” tegas dia.
Jika DPR enggan membentuk Panja e-KTP, lanjut dia, berarti kecurigaan masyarakat terhadap Pemerintah bahwa Dewan terbukti. Masyarakat pantas menduganya bahwa proyek besar ini ada unsur politisnya dan korupsi. “Jangan sampai DPR dibilang main mata dengan Pemerintah, khususnya Mendagri Gamawan Fauzi,” tandas Uchok.
Sementara pada awal pekan ini, Mendagri Gamawan Fauzi kembali menyatakan siap mundur, bila program pemutakhiran jumlah penduduk dengan sistem KTP elektronik mengalami kegagalan. "Jika target e-KTP sebanyak 177 juta jiwa gagal tercapai hingga akhir 2012, saya siap mundur,” ujarnya.
Gamawan mengklaim bahwa proyek e-KTP itu sangatlah penting untuk memastikan jumlah penduduk Indonesia yang sebenarnya. Hal ini juga untuk menghindari penggandaan Nomor Induk Kehidupan (NIK). Langkah tersebut juga ampuh merdam aksi terorisme yang pelakunya kerap melakukan pemalsuan identitas kependudukan.(dbs/irw)
|
