Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Langsa
Proyek Siluman Resahkan Masyarakat Langsa
Monday 22 Jul 2013 15:20:19

Proyek siluman Batu Konblok (trotoar) terlihat sebahagian sudah di bongkar warga, proyek tersebut sangat meresahkan.(Foto: BeritaHUKUM.com/kar)
ACEH, Berita HUKUM - Proyek Tata Ruang perkotaan Langsa resahkan Warga, Proyek siluman yang tersebut, tidak di ketahui dari mana sumber anggarannya, membuat masyarakat semakin resah, akibat di pasangi batu trotoar (Konblok) membuat pemilik rumah toko (ruko) sulit melalui kendaraannya .

Menurut warga Langsa, proyek tersebut merupakan proyek wali Kota, karena di sana ada keuntungan pribadi, Hal ini juga disampaikan Anto salah seorang warga pada awak media ini, mengatakan wali Kota saat ini terlalu memaksakan kehendak dan tidak pernah memikirkan rakyat, pemerintah sekarang hanya memikirkan kelompok.

"Anto menambahkan, program yang di jalankan Usman Abdullah tidak memiliki pertimbangan, setelah merintis pelayaran ferry yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah dan saat ini tidak berjalan, kini muncul lagi ide gila dari dari Pak wali," ujar Anto.

"Sementara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) perwakilan Langsa Mengecam keras pemerintah Kota langsa, kecaman tersebut di tujukan pada pemerintah, terkait program tata ruang daerah tersebut yang terkesan mengganggu hak hak warga sipil (pemilik ruko).

"Hal tersebut di sampai Manager Hukum dan Hak Asasi Manusia Hendra Isra atas nama kepala perwakilan, Hendra Isra mengatakan program yang dijalankan pemerintah saat ini merupakan program abunawas yang tidak pernah memikirkan akibat dari program tersebut.

"Hal tersebut bukan saja mengganggu pemilik Ruko, namum Kota langsa bakal terendam air hujan, Drainase yang tersumbat akibat pemasangan batu trotoar (Batu Konblok), Sementara paret yang sudah hancur di sana sini tidak ada perbaikan, pemerintah terkesan mencari (memberi) keuntungan pribadi terhadap kelompoknya dari proyek tersebut.

"Sementara, Dali Muchtar ST yang bertugas pada Bidang tata ruang Dinas Pekerjaan Umum Langsa, saat hendak di konfirmasi awak media ini, Senin (22/7) tidak berada di kantor, namun Menurut informasi yang diterima awak media ini, melalui Eka Mutia ST, dari seksi perencanaan tata ruang pada dinas Pekerjaan umum tersebut.

"Mutia ST, mengatakan itu bukan proyek kami, itu proyek Otonomi Khusus (otsus), kami tidak tau yang mana orangnya, yang pasti itu bukan proyek kami," Pungkas Eka Mutia ST.(bhc/kar)


 
Berita Terkait Langsa
 
• Polres Langsa dan Insan Pers Adu Kemampuan
 
• Kapolres Langsa Temu Ramah-tamah dengan Insan Pers
 
• Polres Langsa Gelar Operasi Bina Kusuma Rencong 2015
 
• Developer Shopping Center Langsa Town Square Serahkan Kunci ke Walikota
 
• Rektor Lantik Mulyadi Nurdin, Lc, MH Jadi Humas IAIN Langsa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]