JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Budi Supriyanto,SH, MH (BSU) sebagai Anggota DPR RI periode 2014 - 2019 sebagai tersangka.
Penetapannya sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang dimiliki KPK. Tersangka Budi Supriyanto dari Dapil Jawa Tengah X selaku Anggota DPR RI pada Komisi V dari fraksi partai Golkar diduga menerima hadiah atau janji dari Abdul Khoir (AKH) selaku Direktur PT Windhu Tunggal Utama (PT WTU), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, agar PT WTU mendapatkan pekerjaan terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.
Atas perbuatannya, BSU disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Sebelumnya, dalam kasus ini KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka yaitu Damayanti Wisnu Putranti (DWP) Anggota DPR RI Periode 2014 - 2019 dari fraksi PDIP, Julia (JUL) dari Swasta, Dessy (DES) yang juga dari Swasta serta Abdul Khoir sebagai Direktur PT Windhu Tunggal Utama. Penetapan keempat tersangka tersebut dilakukan setelah pemeriksaan dan gelar perkara sebagai tindak lanjut dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempatnya pada pertengahan Januari 2016 di Jakarta. Saat itu KPK mengamankan uang yang diduga sebagai suap senilai SGD 99,000.(kpk/bh/sya) |
