GORONTALO, Berita HUKUM - Dalam penetapan Perda RT/RW, Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang cukup cepat dalam melakukan penyelesaiannya. Prestasi itu ditandai dengan didaulatnya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo, Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
Pada forum Rapat Kerja BKPRD di Pekan Baru, Riau 29-31 Oktober, yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Winarni yang menjadi salah satu narasumber pada forum tersebut mengemukakan, langkah dan upaya yang dilakukan untuk mempercepat RT/RW Provinsi Gorontalo diantaranya, diawali dengan membentuk tim penyusun revisi RTRWP dengan melibatkan perguruan tinggi, sosialisasi UU 26 tentang penataan ruang di Provinsi Kabupaten Kota, penyelesaian masalah kehutanan, sinkronasi dengan Pemerintah Kabupaten Kota, serta upaya-upaya strategis lainnya yang tidak kalah penting.
"Langkah lainnya yang sangat urgen adalah melibatkan berbagai elemen masyarakat dan LSM dalam pembahasan Ranperda R/RWP," jelas Winarni
Dijelaskannya, penyusunan RT/RW Provinsi harus dilakukan melalui tahapan penyusunan dokumen teknis RTRWP, kemudian usulan perubahan kawasan hutan, penyusunan dan pembahasan RTRWP dan terakhir penetapan.
Mengapa memerlukan perubahan kawasan hutan?, Ketua BKPRD ini memaparkan, ini untuk optimalisasi kawasan hutan sesuai dengan kondisi biofisik kawasan, optimalisasi pengelolaan SDA dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang adil dan berkelanjutan, konsekuensi dari dinamika pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan ruang untuk pembangunan, mengatasi permasalahan konflik tumpang tindih pemanfaatan ruang, memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang.
"Selain itu, harus ada upaya menuju pemantapan kawasan hutan, serta adanya aktivitas PETI dalam kawasan hutan," ujarnya.(bhc/shs) |
