Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
COP
Protokol Kyoto diperpanjang sampai 2020
Sunday 09 Dec 2012 02:14:56

Ilustrasi, Banjir dan kerusakan lingkungan termasuk dalam perubahan iklim.(Foto: bbc)
QATAR, Berita HUKUM - Banjir dan kerusakan lingkungan termasuk dalam perubahan iklim.

Delegasi dalam pertemuan iklim PBB di Qatar sepakat untuk memperpanjang traktat untuk menangani perubahan iklim, Protokol Kyoto, sampai 2020.

Protokol Kyoto, yang memiliki mengikat secara legal, akan berakhir tahun ini.

Perpanjangan ini adalah langkah sementara sambil menunggu perundingan kesepakatan baru yang akan diterapkan tahun 2020.

Perjanjian itu disepakati Sabtu (08/12) setelah pertemuan berlangsung lewat dari satu hari dari yang direncanakan semula akibat kebuntuan.

Perundingan terganjal perbedaan pendapat terkait langkah apakah negara-negara kaya harus memberikan ganti rugi kepada negara berkembang atas kerugian yang diakibatkan perubahan iklim.

Isu ini merupakan kunci sengketa karena negara-negara maju ditekan untuk menunjukkan apakah mereka tetap mau memenuhi janji meningkatkan dana mengatasi perubahan iklim menjadi US$100 miliar per tahun pada 2020, naik dari sekitar US$30 miliar pada 2010-2012.

Paket ini mencakup perjanjian untuk meningkatkan dana membantu negara-negara miskin menangani perubahan iklim serta mencari sumber energi yang ramah lingkungan.

Pertemuan 12 hari di ibukota Qatar, Doha itu juga memusatkan pada rencana untuk menerapkan traktat yang mencakup masalah yang lebih luas tahun 2015 dan diterapkan untuk semua negara. Traktat ini pada akhirnya akan menggantikan Protokol Kyoto.(bbc/bhc/sya)


 
Berita Terkait COP
 
• Menolak Solusi Palsu, Menuntut Keadilan Iklim
 
• Berbicara Dalam Forum Steering Committee Meeting C40, Gubernur Anies Usulkan 3 Agenda Untuk Forum COP26
 
• COP23, Menteri LHK: Perhutanan Sosial Menjadi Perhatian Dunia
 
• 2016 Tahun Transisi Ekstrem dari Pembicaraan ke Aksi Iklim
 
• Rencana Indonesia untuk Hutan dan Energi Menghianati Semangat Kesepakatan Paris
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]