Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kemenkes
Program 5 Tahun Kemenkes: 'Indonesia Sehat'
Wednesday 04 Feb 2015 10:57:19

Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM (K) saat konferensi pers di kantor Kemenkes RI.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Paradigma sehat dan penguatan pelayanan kesehatan penting dalam mendukung terlaksananya program Indonesia Sehat. Untuk itu, guna mendukung program Indonesia Sehat, diperlukan 3 sistem penguatan, yaitu: 1) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer; 2) Penguatan Sistem Informasi; serta 3) Penguatan Sistem Pembiayaan.

Saat ini Indonesia masih berada pada urutan 108 dari 187 negara jika dilihat dari sisi indeks pembangunan manusia. Selain itu, masalah kesehatan yang ada juga masih kompleks. Mengatasi hal ini, Menteri Kesehatan RI pun menjabarkan program 'Indonesia Sehat'.

"Seluruh proses ini harus ditunjang dengan ketersediaan pangan, air bersih, sanitasi, energi dan akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan," ungkap Menteri Kesehatan (Menkes) Prof Dr dr Nila F. Moeloek, SpM (K), saat konferensi pers awal tahun tentang program kerja Kemenkes di Gedung Kemenkes RI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (3/2).

Program 'Indonesia Sehat' ini terdiri atas paradigma sehat; penguatan pelayanan kesehatan primer; dan jaminan kesehatan nasional. Ketiganya akan dilakukan dengan menerapkan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko.

Dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan tahun 2015-2019, Menkes Nila menyebutkan pihaknya akan melakukan penguatan meliputi kesiapan 6 ribu puskes di regional. Selain itu, akan dibangun juga 14 Rumah sakit rujukan nasional dan 184 rumah sakit rujukan regional.

Khusus untuk daerah terpencil dan sangat terpencil, akan dibangun Rumah sakit kelas D pratama, dengan kapasitas 50 tempat tidur untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan rujukan. Pada regional Papua akan didirikan 13 Rumah sakit pratama. Sementara pada regional Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi akan didirikan 55 Rumah sakit pratama.

"Peningkatan mutu layanan masyarakat membutuhkan kendali mutu dan kendali biaya. Tapi kami juga berharap masyarakat sendiri mengerti perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) baik dalam individu, keluarga maupun masyarakat," papar Menkes Nila.(bhc/yun)


 
Berita Terkait Kemenkes
 
• Kemenkes Tambah 3 Jenis Vaksin Imunisasi Rutin, Salah Satunya HPV
 
• Kemenkes: 9 Pembalut dan 7 Pantyliner Lolos Uji Keamanan
 
• Inilah Organisasi Baru Kementerian Kesehatan Sesuai Perpres No. 35 Tahun 2015
 
• Menkes Tinjau Hukuman Kebiri bagi Pemerkosa
 
• Program 5 Tahun Kemenkes: 'Indonesia Sehat'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]